Pertuni Klarifikasi Hoax Template Surat Suara Tunanetra

Kamis, 14 Maret 2019 17:00 WIB

Petugas logistik KPU Pusat melipat surat suara pemilihan Anggota DPR RI Pemilu 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Ahad, 17 Februari 2019. Pemungutan suara di dalam negeri akan dilakukan pada 17 April 2019. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan tunanetra Indonesia atau Pertuni mengklarifikasi pesan berantai yang menyebutkan organisasi tersebut telah memberi komentar tentang 'template' atau alat bantu coblos surat suara bagi pemilih tunanetra di Pemilu 17 April 2019.

Baca: 3 Perpustakaan Mandiri yang Ramah Buat Tunanetra

Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni, Aria Indrawati, mengatakan Pertuni tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait template surat suara untuk 2019. "Dengan begitu, kabar yang beredar tersebut adalah hoax," ujar Aria Indrawati saat dihubungi Tempo, Kamis 14 Maret 2019.

Kabar hoax itu menyebutkan Pertuni mengomentari kejanggalan berupa titik timbul untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 di template kertas suara yang tidak teraba. Template itu dikabarkan sudah tercetak sebanyak 80 persen untuk wilayah DKI Jakarta dan berpotensi merugikan hak 5 juta penyandang disabilitas netra di Ibu Kota.

Aria Indrawati mengatakan kabar hoax tersebut merugikan Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat netral. "Pertuni dianggap mendelegitimasi Pemilu, beberapa anggota DPR sudah ada yang bertanya ke teman-teman," ujar Aria.

Advertising
Advertising

Artikel lainnya: Beyonce Digugat Tunanetra Gara-gara Belanja Online Hoodie

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Betty Idroos mengatakan, template kertas suara bagi tunenatra masih tersimpan di gudang. "Sampai saat ini belum ada pihak luar yang memeriksa mengenai kelengkapan TPS kami," ujar Betty saat dihubungi, Rabu 13 Maret 2019.

Betty juga menilai ada kejanggalan terhadap jumlah tunanetra yang tercantum dalam pesan berantai tersebut. Dalam kabar hoax itu disebutkan tunanetra yang masuk sebagai daftar pemilih tetap berjumlah 5 juta jiwa.

Baca juga:
Braga Stone, Tunanetra Mainkan Musik Rolling Stone dengan Kecapi

"DI DKI Jakarta jumlah penyandang disabilitas juga tidak sampai sebanyak itu," kata Betty. Menurut data KPU DKI Jakarta, penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap sebanyak 9.410 orang atau 0,21 persen dari total populasi difabel di Indonesia.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

15 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Pendukung Capres Berebut Pengaruh Sengketa Pilpres

15 hari lalu

Pendukung Capres Berebut Pengaruh Sengketa Pilpres

Demonstrasi dari masing-masing kubu pasangan capres muncul tiga hari menjelang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya