"

Angkie Yudistia Mendorong Difabel Aktif Lapor Diri ke 3 Dinas Ini

Staf khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia. ANTARA/Wahyu Putro A
Staf khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mendorong difabel aktif memperbarui data kependudukan dengan lapor diri ke beberapa dinas. Angkie Yudistia merekomendasikan tiga dinas, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial sesuai domisili.

Angkie Yudistia mengatakan, dengan memperbarui data di tiga dinas tersebut, maka difabel dapat memperoleh identitas kependudukan dan teridentifikasi dalam program pemerintah. "Kementerian Dalam Negeri memang telah menerbitkan surat edaran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menjemput bola dalam mendata penduduk difabel. Tetapi bagi yang belum, lakukan partisipatif aktif dengan menghubungi atau datang langsung ke kantor dinas," kata Angkie di akun Instagram dia pada Senin, 4 April 2022.

Dalam imbauan tersebut, Angkie mengatakan, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah bersinergi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dalam melayani penyandang disabilitas. Gerakan tersebut berupa pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan, biodata, KTP Elektronik, hingga Kartu Identitas Anak atau KIA berbutuhan khusus.

"Dokumen kependudukan adalah hak dasar penyandang disabilitas supaya dapat mengakses semua layanan publik," tulis Angkie Yudistia. Pelayanan yang dia maksud antara lain fasilitas kesehatan, bantuan sosial, layanan pendidikan, berbagai program insentif pemulihan ekonomi nasional, dan berbagai program pemerintah serta program non-pemerintah.

Baca juga:
Angkie Yudistia: Banyak Layanan Fisioterapi untuk Difabel Tertunda Saat Pandemi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.








Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

2 hari lalu

Lee Do Hyun. Dok. Yuehua Entertainment.
Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

Lee Do Hyun menceritakan pengalamannya melakukan banyak pekerjaan paruh waktu sambil membantu sang ibu.


RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

6 hari lalu

Pimpinan serta Anggota Baleg DPR RI saat penandatanganan dokumen usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR. Foto: Geraldi/nr
RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

Perhimpunan Jiwa Sehat menilai masih ada pasal dalam RUU Kesehatan yang diskriminatif terhadap kaum disabilitas


Dinas Pendidikan Jawa Barat Kutuk Pembacokan Siswa SMK Bina Warga Bogor, Terbitkan Surat Edaran

11 hari lalu

Tempat kejadian perkara pembacokan Arya Saputra di Jalan Raya Jakarta-Bogor,  Kota Bogor. ANTARA/M Fikri Setiawan
Dinas Pendidikan Jawa Barat Kutuk Pembacokan Siswa SMK Bina Warga Bogor, Terbitkan Surat Edaran

Dinas Pendidikan Jawa Barat minta kepsek mengantisipasi tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh siswa SMK Bina Warga Bogor.


5 Kota yang Abadikan Cipto Mangunkusumo Sebagai Nama Jalan

14 hari lalu

Seorang warga bersepeda melintasi jalanan di depan Rumah pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo di Banda Naira (18/10). Dr. Cipto Mangunkusumo bersama Iwa Kusuma Sumantri pernah mengalami pengasingan dari Belanda sejak tahun 1927. TEMPO/Ayu Ambong
5 Kota yang Abadikan Cipto Mangunkusumo Sebagai Nama Jalan

Tak hanya dikenang sebagai pahlawan pergerakan nasional, nama Cipto Mangunkusumo juga diabadikan sebagai nama rumah sakit dan nama jalan.


Beasiswa S2 Kominfo, Penyandang Disabilitas Berkesempatan Perdalam Ilmu TIK

16 hari lalu

Sekretaris Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Haryati disela-sela acara Sosialisasi Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Kominfo 2023 di Palembang. TEMPO/Parliza Hendrawan
Beasiswa S2 Kominfo, Penyandang Disabilitas Berkesempatan Perdalam Ilmu TIK

Kominfo mencatat ada 2.800 alumni beasiswa ini dan beberapa diantaranya dari penyandang disabilitas.


Pekan Kedua Sekolah Jam 5 Pagi, Begini Kritik yang Pernah Datang dari Warga Kupang

19 hari lalu

Siswa SMA yang terlambat tiba di halaman SMA Negeri 1 Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu 1 Maret 2023. Gubernur NTT mewajibkan siswa sekolah masuk jam 5 pagi. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Pekan Kedua Sekolah Jam 5 Pagi, Begini Kritik yang Pernah Datang dari Warga Kupang

Hari ini, Senin 6 Maret 2023, memasuki pekan kedua penerapan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Kupang, NTT.


Disdik NTT Ogah Tunda Aturan Masuk Sekolah Jam 5.30 Pagi

24 hari lalu

Sejumlah pelajar SMA mengikuti aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu, 1 Maret 2023. Pemerintah provinsi NTT menerapkan kebijakan aktivitas sekolah bagi SMA/SMK Negeri di NTT dimulai pukul 05.00 WITA dengan alasan untuk melatih karakter siswa/siswa SMA/SMK di NTT.  ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Disdik NTT Ogah Tunda Aturan Masuk Sekolah Jam 5.30 Pagi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi, menolak rekomendasi DPRD NTT untuk menunda penerapan masuk sekolah pukul 05.30 pagi


Polemik Siswa Masuk Sekolah Pukul 05.00, DPRD NTT Panggil Dinas Pendidikan Hari Ini

24 hari lalu

ilustrasi sekolah tatap muka /ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Polemik Siswa Masuk Sekolah Pukul 05.00, DPRD NTT Panggil Dinas Pendidikan Hari Ini

Pimpinan DPRD NTT kaget dengan kebijakan siswa masuk sekolah pukul 05.00 Wita.


Kepesertaan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah, Apa Sebabnya?

30 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tohy Hartawan
Kepesertaan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah, Apa Sebabnya?

Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengatakan kepesertaan pekerja informal di lembaga yang dipimpinnya saat ini terbilang masih rendah. Apa sebabnya?


Jokowi Atur Hak Keuangan Komisi Nasional Disabilitas Usai Setahun Tak Digaji

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo di acara Harlah 50 Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Banten, Jumat, 17 Februari 2023. Sumber: Petiga TV
Jokowi Atur Hak Keuangan Komisi Nasional Disabilitas Usai Setahun Tak Digaji

Perpres Nomor 14 ini diteken Jokowi pada 16 Februari 2023. Terbit hampir 3 tahun lebih setelah lahirnya Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas.