Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

17 Juta Difabel Usia Produktif, yang Bekerja Baru 7,6 Juta Orang

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ilustrasi difabel. Shutterstock
Ilustrasi difabel. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan penyerapan tenaga kerja difabel di sektor formal dan non-formal masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, sekitar 17 juta penyandang disabilitas masuk usia produktif. Namun hanya 7,6 juta orang yang bekerja.

"Angka tersebut perlu kita tingkatkan," kata Jaleswari dalam acara penandatanganan komitmen kerja sama International Labour Organization (ILO) dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Menurut Jaleswari, perlu unit layanan yang dapat merespons berbagai tantangan dunia kerja bagi penyandang disabilitas, terutama di sektor formal.

Jaleswari melanjutkan, masih banyak pengaduan dari masyarakat tentang berbagai persyaratan dalam seleksi karyawan yang merintangi difabel untuk bekerja dan mencapai jenjang karier tertentu. Sebab itu, dia berharap Komisi Nasional Disabilitas mampu menjembatani potensi difabel dengan kebutuhan di dunia kerja.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur penyerapan tenaga kerja difabel di lembaga pemerintah, BUMN, hingga swasta. Di sektor formal, Jaleswari mengatakan, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pegawai negeri sipil penyandang disabilitas dan begitu pula di sektor non-formal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Data Badan Kepegawaian Nasional pada 2019 menunjukkan, terdapat 2.149 penyandang disabilitas yang bekerja di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan di sektor non-formal, hingga Juni 2021 sekitar 0,84 persen atau 4.554 tenaga kerja di 553 perusahaan adalah difabel.

Baca juga:
Difabel Dapat Beasiswa Australia, Duta Besar Williams: Anda Bisa Lebih Mandiri

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kerjasama 2 Negara untuk Kembangkan Pendidikan bagi Generasi Muda

1 hari lalu

Penandatangan MoU Mokpo University Korea dengan para pendiri Yayasan Global Cross Culture Indonesia di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. (Dok. Cross Culture)
Kerjasama 2 Negara untuk Kembangkan Pendidikan bagi Generasi Muda

Untuk meningkatkan pendidikan generasi muda Indonesia agar bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik, dua pihak ini pun menjalin kerjasama.


Hari Peduli Sedunia, OCBC Ajak Disabilitas Ikut Tingkatkan Literasi Keuangan

1 hari lalu

Semua Bisa #FinanciallyFit: Disabilitas Menyala Tanpa Batas/OCBC
Hari Peduli Sedunia, OCBC Ajak Disabilitas Ikut Tingkatkan Literasi Keuangan

Survei dari Menembus Batas di Januari 2024 menunjukkan bahwa 55,3 persen responden disabilitas tidak pernah mendengar soal literasi keuangan


Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

5 hari lalu

Personel Trio Libels, Edwin Manansang memulai karir seabgai PNS di Kementerian Keuangan sejak 1987. Kini, Edwin menjadi PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Twitter
Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, mengoptimalkan industri.


Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

11 hari lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif bagi penyandang Ddsabilitas diprotes lantaran tak menyoroti masalah yang utama.


Kemenko Perekonomian Sebut Otomasi akan Gantikan Tenaga Kerja Konvensional: Manusia

13 hari lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan atau AI. Dok. Shutterstock
Kemenko Perekonomian Sebut Otomasi akan Gantikan Tenaga Kerja Konvensional: Manusia

Kemenko Perekonomian mengatakan otomasi akan banyak menggantikan tenaga kerja manusia konvensional.


Rupiah Menguat Setelah Data Pengangguran AS Lebih Tinggi

18 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Rupiah Menguat Setelah Data Pengangguran AS Lebih Tinggi

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat, ditutup menguat setelah klaim awal pengangguran Amerika Serikat lebih tinggi dari perkira


Dinilai Berpotensi Singkirkan Ibu Pekerja, Ini Sederet Ketentuan tentang Cuti Melahirkan dalam UU KIA

18 hari lalu

Ilustrasi wanita hamil bekerja. shutterstock.com
Dinilai Berpotensi Singkirkan Ibu Pekerja, Ini Sederet Ketentuan tentang Cuti Melahirkan dalam UU KIA

Pasal-pasal tentang hak cuti melahirkan dalam UU KIA dinilai berpotensi menyingkirkan pekerja perempuan yang sudah menikah. Berikut pasal-pasalnya.


FSBPI: UU KIA Berpotensi Singkirkan Tenaga Kerja Perempuan Secara Sistematis

19 hari lalu

Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan aktivis bersorak-sorai gembira usai RUU PPRT disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Pengesahan RUU PPRT jadi usul inisiatif DPR ini turut dihadiri oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil. Di antaranya Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Perempuan Mahardhika. TEMPO/M Taufan Rengganis
FSBPI: UU KIA Berpotensi Singkirkan Tenaga Kerja Perempuan Secara Sistematis

Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) berpeluang menyingkirkan tenaga kerja perempuan yang sudah menikah


Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

27 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

Pemerintah baru saja mengesahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK baru di sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi. Salah satunya di BSD, Tangerang


Unilever Indonesia Bersama FeminisThemis Gaungkan Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penyandang Disabilitas

27 hari lalu

Unilever Indonesia Bersama FeminisThemis Gaungkan Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penyandang Disabilitas

Menyambut Hari Lahir Pancasila, komunitas FeminisThemis meluncurkan "FeminisThemis Academy 2024" sebagai program edukasi mengenai kekerasan seksual dan kesetaraan gender khususnya pada disabilitas tuli, yang didukung penuh oleh Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas RI dan Unilever Indonesia.