Komnas Perempuan Ungkap Bentuk Kekerasan Berlapis kepada Anak Perempuan Difabel

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat kekerasan pada perempuan dan anak perempuan difabel rentan terjadi berkali lipat. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.

Anggota Komnas Perempuan, Bahrul Fuad mengatakan, perempuan penyandang disabilitas mengalami kerentanan karena memiliki pendidikan yang rendah, terjebak dalam kemiskanan, tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan mendapatkan stigma negatif masyarakat. "Kekerasan seksual yang dialami perempuan difabel dan anak perempuan disabilitas sering tidak diketahui oleh keluarganya," kata Bahrul Fuad dalam keterangan tertulis pada Jumat, 3 Desember 2021.

Kekerasan terhadap perempuan difabel baru diketahui setelah dia mengeluh sakit pada anggota tubuhnya. Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas juga kerap terindikasi dari perubahan tubuh, seperti terjadi kehamilan.

Komnas Perempuan menemukan korban kekerasan di kelompok perempuan difabel banyak terjadi pada rentang usia 8-19 tahun. Pada usia tersebut, perempuan disabilitas berada pada masa pendidikan dasar dan menengah. Sebagian besar dari mereka belum punya pengetahuan yang cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.

Sementara sebagian besar orang tua dengan anak berkebutuhan khusus belum memahami cara mengasuh dan mendidik anak perempuan difabel. "Terutama karena latar belakang pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi," kata Bahrul Fuad.

Kondisi lain yang menjadi pantauan utama Komnas Perempuan adalah ketersediaan lembaga pendidikan inklusif yang masih sangat terbatas, khususnya di perdesaan dan daerah dengan geografis yang sulit dijangkau. Kondisi ini mengakibatkan anak dan perempuan disabilitas sulit mengakses pendidikan, meskipun tersedia teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas di masa pandemi Covid-19. Musababnya, banyak peranti teknologi informasi yang belum ramah disabilitas.

Biaya akses internet yang tidak terjangkau oleh semua penyandang disabilitas juga menjadi salah satu kondisi yang menghalangi sampainya informasi kesehatan dan pendidikan kepada anak dan perempuan difabel. Sebab itu, Komnas Perempuan meminta enam lembaga lintas kementerian dan sektor untuk mengakomodasi perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas.

Enam lembaga yang dimaksud oleh Komnas Perempuan adalah Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada pula Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Komisi Nasional Disabilitas.

Baca juga:
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual kepada Perempuan Disabilitas Naik 43 Persen

elalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.






Perkuat Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

9 jam lalu

Perkuat Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perkuat pengawasan dan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam upaya bersama untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia.


Hari Jantung Sedunia, Perempuan Rentan Kena Serangan Jantung setelah Menopause

13 jam lalu

Hari Jantung Sedunia, Perempuan Rentan Kena Serangan Jantung setelah Menopause

Wanita cenderung memiliki kekebalan relatif terhadap serangan jantung sebelum menopause, tapi setelahnya?


Stuart Weitzman Tunjuk Kim Kardashian Sebagai Duta Merek Tunjukkan Kekuatan Baru

2 hari lalu

Stuart Weitzman Tunjuk Kim Kardashian Sebagai Duta Merek Tunjukkan Kekuatan Baru

Stuart Weitzman berharap dapat lebih menyentuh konsumen milenial secara emosional


Perempuan, Garda Terdepan dalam Demo Iran

2 hari lalu

Perempuan, Garda Terdepan dalam Demo Iran

Kemarahan para perempuan dalam demo Iran yang mengutuk kematian Mahsa Amini, dituangkan dalam teriakan lantang: perempuan, hidup dan kebebasan.


Simalakama Tempat Hiburan Malam Rawa Malang, dan Prostitusi Sajem di Jakarta Utara

2 hari lalu

Simalakama Tempat Hiburan Malam Rawa Malang, dan Prostitusi Sajem di Jakarta Utara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara Yusuf Madjid menilai tempat hiburan malam di Kampung Rawa Malang harus disatukan dengan TPU.


Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

2 hari lalu

Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

Pemerintah Kota Jakarta Utara meningkatkan pengawasan tempat usaha hiburan tidak berizin dengan menggelar patroli keliling di lokasi prostitusi.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

3 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Menteri Bintang Puspayoga Ungkap Remaja Putri 13 Tahun Korban Kekerasan Seksual Sangat Trauma

3 hari lalu

Menteri Bintang Puspayoga Ungkap Remaja Putri 13 Tahun Korban Kekerasan Seksual Sangat Trauma

Menteri Bintang Puspayoga mengunjungi rumah remaja putri berusia 13 tahun korban kekerasan seksual.


4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

3 hari lalu

4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menginstruksikan konten asusila dewasa yang mempengaruhi pertumbuhan anak.


Kekerasan Seksual Anak di Jakarta Utara, Menteri Bintang Puspayoga Salut Keberanian Kakak

3 hari lalu

Kekerasan Seksual Anak di Jakarta Utara, Menteri Bintang Puspayoga Salut Keberanian Kakak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak masyarakat berani melaporkan tindak kekerasan seksual anak.