Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Antonius PS Wibowo mendesak pemerintah lebih ketat mengawasi penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas. Antonius menitikberatkan pemberian bantuan sosial bagi difabel korban tindak pindana.

Pernyataan ini menyusul dugaan korupsi bansos 2020 untuk penyandang disabilitas. "Pemerintah mengawasi dengan ketat penyaluran bansos dan memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas," kata Antonius dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Tak hanya mengawasi penyaluran bantuan sosial, LPSK mendorong pemerintah memikirkan kelanjutan kehidupan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pindana di masa depan. Antonius berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan anggaran khusus bagi mereka.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo. Dok. LPSK

Dia menyarankan pemerintah membuat nomenklatur anggaran yang secara eksplisit menyebutkan peruntukan buat penyandang disabilitas korban tindak pidana. Selama ini, anggaran bagi difabel korban tindak pidana masuk kategori penduduk miskin. "Lebih baik jika tersedia anggaran khusus di dalam APBN atau APBD," ujar Antonius.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini LPSK memberikan perlindungan terhadap 13 penyandang disabilitas korban tindak pidana, dominasi korban kekerasan seksual. Program perlindungan dari LPSK berupa pendampingan selama menjalani proses hukum, bantuan psikologis, psikososial, dan fasilitasi restitusi.

Program perlindungan LPSK kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana merupakan pelaksanaan Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas atau United Nation Convention on the Rights of Person with Disability (UNCRPD). Salah satu poin dalam konvensi tersebut adalah akses keadilan.

Baca juga:
Moeldoko: Presiden Jokowi Dukung Kebijakan Basis HAM Buat Penyandang Disabilitas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Diprediksi Kurangi Anggaran Infrastruktur hingga Bansos demi Jalankan IKN dan Makan Gratis

12 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Prabowo Diprediksi Kurangi Anggaran Infrastruktur hingga Bansos demi Jalankan IKN dan Makan Gratis

Ada dua alasan jika pemerintah berkeras melanjutkan proyek warisan Jokowi sekaligus menjalankan janji politik Prabowo.


Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

13 jam lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

Bank Dunia memprediksi perpanjangan bansos yang dilakukan pemerintah diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB hingga akhir 2024.


LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

1 hari lalu

Tujuh anggota LPSK memberikan keterangan usai mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.
LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

LPSK menerima 7.654 permohonan perlindungan sepanjang 2023.


Kementerian Sosial Klaim Data Penerima Bansos Diperbarui Setiap Bulan

1 hari lalu

Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin dan Staf Khusus Menteri Sosial, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lily, memberi klarfikasi terkait bansos di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat, 21 Juni 2024.
Kementerian Sosial Klaim Data Penerima Bansos Diperbarui Setiap Bulan

Kementerian Sosial mengklaim data penerima bansos di DTKS diperbarui setiap bulan. Pemutakhiran data itu padan dengan NIK.


Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

4 hari lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

Stafsus Mensos menyoroti pernyataan Kepala Bappenas Suharso soal pejabat eselon I kementeriannya ada yang menerima bansos.


Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

4 hari lalu

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin memberikan keterangan pers soal polemik 46 persen penerima bansos tak tepat sasaran. Agus menyampaikan ke awak media di Kantor Kementerian Sosial, Cawang, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

Kemensos merespons Bappenas yang sempat menyebut ada 46 persen penerima bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran


Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

4 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

Deretan penolakan terhadap wacana korban judi online yang menerima bantuan sosial.


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

4 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

4 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

5 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.