TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen Uni Eropa mengesahkan penerbitan kartu disabilitas pertama di seluruh Uni Eropa pada Kamis 11 Januari 2024. Pengesahan ini bertujuan untuk menjamin standar minimum dukungan bagi penyandang disabilitas di seluruh Eropa.

Lucia uriš, anggota parlemen menuturkan, undang-undang yang menjadi dasar penerbitan kartu disabilitas telah lama ditunggu. Kartu ini tak hanya akan menyederhanakan perjalanan tetapi juga mengubah komitmen terhadap kebebasan bergerak bagi seluruh warga Eropa, yang dituangkan dalam perjanjian, menjadi kenyataan.

"Ini adalah saat yang tepat untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat beraktivitas secara bebas di dalam Uni Eropa,” ujar Lucia uriš, pelapor dokumen di Parlemen, seperti yang dikutip dari Euractiv, Selasa 15 Januari 2024.

Kartu Penyandang Disabilitas dan Kartu Parkir

Rencananya, kartu penyandang disabilitas tersebut akan diterbitkan 60 hari dan kartu parkir diterbitkan 30 hari setelah pengajuan. Selain tersedia dalam bentuk fisik, kartu parkir akan tersedia dalam bentuk digital. Proses pembaruan kartu parkir digital dapat dilakukan hanya dalam 15 hari.

Dalam memastikan akses terhadap tunjangan dan bantuan sosial bagi mereka yang masih berpindah tempat, misalnya untuk belajar dan bekerja, parlemen Eropa memberlakukan kartu tersebut secara fleksibel. Pembrrlakuan ini dilakukan sampai status mereka diakui secara resmi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantu seorang penyandang disabilitas di sela peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Gelanggang Olahraga Matraman, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Komitmen ini diwujudkan oleh Komite Ketenagakerjaan dan Sosial di Parlemen Eropa dengan suara bulat. Mereka menyetujui pengesahan hukum atas kartu tersebut dengan menjelaskan alasan hukum berupa arahan baru, dengan memperkenalkan Kartu Disabilitas Uni Eropa. Pemaparan ini kemudian diikuti dengan pembaharuan Kartu Parkir Eropa untuk penyandang disabilitas.

Pada September tahun lalu, Komisi Eropa mengusulkan inisiatif yang memastikan bahwa kedua kartu tersebut memfasilitasi akses terhadap hak "kebebasan bergerak" penyandang disabilitas. Hal ini akan memastikan bahwa warga Uni Eropa dengan disabilitas yang mengunjungi negara-negara anggota memiliki aksesibilitas yang sama terhadap kondisi khusus, perlakuan istimewa, dan hak parkir seperti yang didapatkan individu tersebut di negara tempat mereka tinggal.

Hal ini berarti peluang yang lebih baik bagi warga negara Uni Eropa yang menyandang disabilitas dan kabar baik bagi perekonomian kita dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berpindah-pindah,” kata anggota Parlemen Malta, David Casa.

Inisiatif Kartu Penyandang Disabilitas

Inisiatif penerbitan kartu penyandang disabilitas Uni Eropa muncul setelah adanya proyek percontohan sebagai upaya Komisi Eropa menyelaraskan kartu disabilitas nasional yang sudah ada di delapan negara Uni Eropa. Sebelumnya Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumania, dan Slovenia menerapkan skema kartu percontohan antara tahun 2016 dan 2018. Studi ini menganalisis implementasi proyek di delapan negara peserta sambil menilai kegunaan dan efektivitas biaya kartu tersebut .

Hingga kartu ini disahkan penerbitannya, penyandang disabilitas di Uni Eropa masih sering mengalami diskriminasi lantaran sering tidak dapat dikenali oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini juga terjadi pada keluarga, perusahaan atau rekan yang memberikan pendampingan bagi disabilitas.

EURACTIVE - EUROPEAN INTEREST

Pilihan Editor: Inilah yang Membuat Pelancong Disabilitas Terdiskriminasi dalam Industri Pariwisata