Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Sekolah Inklusif, Sekolah Alternatif Anak Berkebutuhan Khusus

Editor

Nurhadi

image-gnews
Suasana pembelajaran siswa-siswa berkebutuhan khusus di kelas tingkat SMU Sekolah Inklusif Galuh Handayani, Surabaya (05/9). TEMPO/Fully Syafi
Suasana pembelajaran siswa-siswa berkebutuhan khusus di kelas tingkat SMU Sekolah Inklusif Galuh Handayani, Surabaya (05/9). TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anak berkebutuhan khusus (ABK) atau difabel masih kerap mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih daripada itu, akses pendidikan ramah difabel terbilang masih cukup sulit ditemukan di Indonesia.

Pendidikan inklusif telah lama diperjuangkan oleh pemerintah, salah satunya lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Meski begitu, implementasi dari peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015, jumlah total ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Namun, hanya sekitar 10-11 persen dari total jumlah tercatat yang dapat menempuh pendidikan.

Dikutip dari laman Kemendikbud, setidaknya ada tiga alasan utama masih sedikitnya ABK yang menempuh pendidikan, yakni karena anak tidak ingin sekolah, orang tua kurang mendukung pendidikan anak, dan akses sekolah yang jauh dari tempat tinggal.

Solusi dari permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan digencarkannya pendidikan inklusif di berbagai sekolah formal sejak sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama dengan peserta didik pada umumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan adanya aturan yang menekankan pada pentingnya pendidikan inklusif, orang tua memiliki alternatif tambahan untuk menyekolahkan anak selain Sekolah Luar Biasa (SLB) dan homeschooling.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah memberikan kesempatan untuk ABK memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler. Sekolah yang menerima ABK dinamakan dengan sekolah inklusif.

Sekolah inklusif menerima ABK dengan kurikulum dan sarana prasarana yang sama untuk seluruh siswa. Meski demikian, penerapan pendidikan inklusif sedikit berbeda dengan pendidikan umum. Perbedaannya terletak pada siswa ABK akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK).

PUTRI INDY SHAFARINA

Baca juga: Sekolah Inklusi, Tempat Belajar Anak Berkebutuhan Khusus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendikbudristek Sebut Kebijakan PPDB 4 Jalur Upaya Pemerataan Pendidikan

20 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kemendikbudristek Sebut Kebijakan PPDB 4 Jalur Upaya Pemerataan Pendidikan

Kemendikbudristek mengatakan kebijakan penerapan PPDB 4 jalur merupakan upaya keadilan pemerataan pendidikan untuk murid.


Kerjasama 2 Negara untuk Kembangkan Pendidikan bagi Generasi Muda

1 hari lalu

Penandatangan MoU Mokpo University Korea dengan para pendiri Yayasan Global Cross Culture Indonesia di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. (Dok. Cross Culture)
Kerjasama 2 Negara untuk Kembangkan Pendidikan bagi Generasi Muda

Untuk meningkatkan pendidikan generasi muda Indonesia agar bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik, dua pihak ini pun menjalin kerjasama.


Diusung PKS Maju di Pilgub Jakarta 2024, Inilah Profil Sohibul Iman

1 hari lalu

Presiden PKS Sohibul Iman tiba di gedung penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya karena menyebutnya sebagai pembohong dan pembangkang di PKS. TEMPO/Subekti
Diusung PKS Maju di Pilgub Jakarta 2024, Inilah Profil Sohibul Iman

Sebelum menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020.


Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

1 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. Eduspace
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

Untuk mendapat beasiswa LPDP, setiap tahapan harus dilalui dengan tepat dan cermat


Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

2 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

Kemendikbudristek mengingatkan kembali tujuan jalur-jalur PPDB dalam forum pengawasan kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut.


Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

6 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengatakan persoalan anggaran pendidikan di daerah menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan.


Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

9 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

Jubir KPK mengatakan, SPI telah menjadi program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

10 hari lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Forum Australia-Indonesia Diluncurkan

12 hari lalu

Kementerian Pendidikan Australia pada 12 Juni 2024, menggelar Forum Australia-Indonesia. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia
Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Forum Australia-Indonesia Diluncurkan

Forum Australia-Indonesia diluncurkan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen universitas.


Pemkab Sukabumi Dipuji Kemendikbud karena Gunakan Sistem KSPS

13 hari lalu

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menerima kunjungan kerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Dirjen GTK Kemendikbud Ristek RI ke Pendopo, Rabu, 12 Juni 3024.
Pemkab Sukabumi Dipuji Kemendikbud karena Gunakan Sistem KSPS

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memanfaatkan sistem pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS).