Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Seorang penyandang disabilitas psikosial dipasung kakinya. Foto: Perhimpunan Jiwa Sehat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenkumham menerbitkan peta jalan kelompok kerja (pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) dalam upaya menaikkan harkat dan martabat kelompok disabilitas mental. Peta jalan tersebut diluncurkan dalam peringatan Hari HAM ke-74 dan Hari Disabilitas Internasional pada Senin, 5 Desember 2022.

"Kemenkumham akan selalu memperhatikan kesetaraan HAM di Indonesia dan menjadi negara yang inklusif serta ramah bagi penyandang disabilitas mental," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, seperti dikutip dari kantor berita Antara,  pada kegiatan seminar peta jalan Pokja P5HAM bagi PDM di Jakarta, hari ini. 

Peta Jalan Jadi Pedoman Penghormatan Penyandang Disabilitas Mental 

Peta jalan Pokja P5HAM yang dibentuk pada 2021 akan menjadi pedoman pemerintah khususnya sebagai instrumen menyatukan aktivitas yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan disabilitas mental di Indonesia. Sebagai negara yang aktif dalam peranan HAM, Indonesia menghadirkan Peta Jalan Pokja P5HAM PDM. Tidak hanya itu, pada tahun ini, pemerintah juga menghadiri sidang pelaporan implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Simak: Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi: Dipasung, Kemerdekaan Dirampas, dan Alami Pelecehan Seksual

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung pembentukan Pokja P5HAM sebagai langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan yang dialami penyandang disabilitas mental. Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani  mengatakan pembentukan Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental (PDM) atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sangat memprihatinkan.

KSP Akui Masih Ada Penelantaran dan Pemasungan

Ia menyebutkan banyak temuan dan laporan kasus penanganan penyandang disabilitas mental yang tidak tepat, seperti penelantaran, pemasungan, hingga tindak pemaksaan atau kekerasan. Karena itu, kata Jaleswari, permasalahan yang kompleks ini membutuhkan koordinasi, harmonisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

ANTARA

Baca: Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

12 jam lalu

Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

Wuling Motors Indonesia memastikan bakal meluncurkan mobil SUV baru di IIMS 2023. Alvez terdaftar sejak 13 Agustus 2022 di Kemenkumham.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

2 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

4 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

7 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

12 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

16 hari lalu

Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

Dirjen Imigrasi Silmy Karim harus segera mengikuti pendidikan teknis keimigrasian agar keputusan yang ia buat menjadi sah sesuai UU.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

23 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.


Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Hari Ini

28 hari lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Hari Ini

Presiden Jokowi pagi ini memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan hal tersebut


Pembaruan Sistem Waze, Bisa Kasih Tahu Jalan Rawan Kecelakaan

29 hari lalu

Pembaruan Sistem Waze, Bisa Kasih Tahu Jalan Rawan Kecelakaan

Jalur rawan kecelakaan ini akan terlihat di aplikasi navigasi Waze dan akan memberi tahu pengemudi secara spesifik letak bahayanya.


Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

38 hari lalu

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

Silmy Karim mengatakan pelantikannya sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham akan dilaksanakan awal bulan depan.