Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Seorang penyandang disabilitas psikosial dipasung kakinya. Foto: Perhimpunan Jiwa Sehat.

TEMPO.CO, Jakarta - Masih banyak penyandang disabilitas mental psikososial yang terkurung di panti rehabilitasi mengalami tindak kekerasan dan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Para penyandang disabilitas tersebut harus makan, tidur, buang air dan bahkan terpasung di dalam panti. Perhimpunan Jiwa Sehat mencatat, masih ada 12.600 difabel mental psikososial yang terkurung di panti tanpa dimanusiakan.

"Kalau dikatakan saat ini ada tempat yang masih memberlakukan kekerasan dan melanggar convention against torture, panti lah tempatnya, " ujar Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Yeni Rosa Damayanti dalam peluncuran buku Orang Orang yang Dilupakan" di Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2022.

Pemasungan Banyak Dilakukan di Panti Rehabilitasi  

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan. Tidak hanya itu, penghuni panti perempuan masih banyak yang mengalami kekerasan seksual seperti diperkosa, diraba bagian tubuhnya, hingga dimandikan di tempat umum tanpa busana.

"Bahkan rambut saya tidak boleh panjang, dan digunduli begitu saja," ujar salah satu penghuni panti perempuan dalam video rekaman yang diputar PJS.

Penghuni panti tidak dapat berkutik lantaran tidak diperbolehkan keluar dan menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi keluarga. Salah satu penghuni panti bercerita, saat masuk panti dirinya diperlakukan seperti seorang kriminal.

Baca: Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi: Dipasung, Kemerdekaan Dirampas, dan Alami Pelecehan Seksual

Diperlakukan Seperti Penjahat

"Saya ditangkap dan seperti dibekuk untuk masuk panti yang katanya merehabilitasi penyandang disabilitas, selama 2 tahun saya berada dalam situasi yang buruk dalam panti, menghubungi keluarga tidak boleh, apalagi keluar panti," kata Jeffry, penyandang disabilitas mental lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kesaksiannya di acara yang sama.

Bukan hanya mendapatkan tindak kekerasan, penghuni panti sosial disabilitas mental juga mengalami pelayanan kesehatan yang buruk dalam panti. Selain kebersihan dan sanitasi yang buruk, bila ada penghuni panti yang sakit, petugas tidak berusaha untuk memanggil dokter atau membawa mereka ke layanan kesehatan terdekat.

Menghadapi situasi seperti itu, PJS menyarankan, sebaiknya konsep panti untuk disabilitas mental tidak lagi mengurung penghuni panti, melainkan memperbolehkan penghuni panti keluar masuk layaknya penghuni panti sosial lain. Ia memberikan contoh penghuni di panti sosial bina netra atau bina rungu dan bina daksa bisa menjadi rujukan menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi penyandang disabilitas mental. .

Simak: Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO Terbitkan Pedoman Penghapusan Stigma

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 jam lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

2 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

3 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

3 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

4 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

5 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

12 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

12 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.


Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

13 hari lalu

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

Komnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.


Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

16 hari lalu

Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap kericuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI