Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelompok Difabel Anti-Audism Minta Risma Minta Maaf Soal Paksa Anak Tuli Bicara

image-gnews
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dikritik seorang penyandang tunarungu.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dikritik seorang penyandang tunarungu.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Penyandang Disabilitas Anti Audism meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan permohonan maaf di depan publik karena memaksa anak Tuli bicara. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan karena berlangsung di atas panggung saat peringatan hari Disabilitas Internasional 2021 di Kementerian Sosial pada Rabu, 1 Desember 2021.

"Kami berharap Ibu Menteri Sosial dapat meminta maaf secara terbuka kepada penyandang disabilitas Tuli/Rungu atas kekhilafannya, atas tindakan dan perkataannya tersebut, dan bersedia berdiskusi dengan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-Audism," kata Fajri Nursyamsi, Koordinator Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-Audism yang juga Direktur Eksekutif Pusat Hukum dan Kebijakan (PSHK), dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 3 Desember 2021.

Seorang insan Tuli yang juga pendiri Keluarga Bisindo, Udana Pratista mengatakan sangat tersakiti saat menyaksikan bagaimana Risma meminta seorang anak Tuli/Rungu bernama Aldi untuk bicara dengan bahasa verbal. Padahal dalam kesehariannya Aldi tidak menggunakan bahasa verbal untuk berkomunikasi, meskipun menggunakan alat bantu dengar.

"Kemarin saya hadir di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional. Saya merasa sakit hati karena tidak semua Tuli nyaman berbicara. Tuli itu lebih suka berbahasa isyarat," kata Udana. "Memang ada Tuli yang dapat berbahasa oral, tetapi ada juga yang hanya dapat bicara bahasa isyarat."

Tindakan dan cara pandang Risma yang mengatakan insan Tuli lebih baik bila dapat berbicara telah menyinggung perasaan warga negara penyandang disabilitas Rungu/Tuli. Koalisi menilai tindakan Menteri Sosial Risma sebagai bentuk audism atau cara pandang dan tindakan yang menganggap orang mendengar lebih superior dibanding insan Tuli. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang melanggar konstitusi, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tindakan audism bertentangan dengan ketentuan hukum yang berbasis hak asasi manusia. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Tindakan audism juga bertentangan dengan prinsip dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Khususnya tentang hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi," kata Fajri. "Dan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu termasuk Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo)."

Aktivis budaya Tuli yang juga pegiat Bahasa Isyarat Indonesia, Surya Sahetapy mengatakan, ada berbagai bentuk akses yang digunakan oleh insan Tuli dalam berkomunikasi. Ada insan Tuli yang menggunakan bahasa isyarat, membaca bibir, dan ada yang menggunakan alat bantu dengar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Berkomunikasi dengan insan Tuli harus bertanya dulu, apakah nyaman dengan bahasa isyarat atau dengan tulisan," kata Surya Sahetapy. "Jadi, silakan bagaimana berkomunikasi tergantung kenyamanan insan Tuli tersebut. Kita tidak bisa memaksa."

Mengenai pilihan berkomunikasi, menurut Surya Sahetapy, sejatinya bukan hanya untuk insan Tuli saja, melainkan semua orang. Surya mencontohkan, tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat, karena ada orang yang nyaman berkomunikasi dengan tulisan, gestur, atau gambar.

Surya Sahetapy juga menyayangkan pernyataan Risma yang tidak tepat lantaran mengukur kemampuan berbicara seorang insan Tuli dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia. "Angkie adalah seorang yang terlahir dapat mendengar. Dia menjadi seorang Hard of Hearing karena terjadi penurunan pendengaran, bukan dari lahir," kata Surya.

Selain kemampuan mendengar, alat bantu dengar yang digunakan seorang insan Tuli juga berbeda-beda. Musababnya, alat bantu dengar harus disesuaikan dengan ukuran fungsi pendengaran terhadap suara (desibel). Karena itu, Surya melanjutkan, perlu penilaian tersendiri dalam mengukur kemampuan mendengar setiap insan Tuli.

Bahasa isyarat penting bagi Insan Tuli sebagai cara paling efektif dalam mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Surya Sahetapy  menambahkan, bahasa isyarat juga mencegah insan Tuli dari deprivasi bahasa atau kesalahan dalam menginterpretasikan sebuah kata atau kalimat.

Baca juga:
Kronologis Menteri Sosial Risma Paksa Anak Tuli Bicara Lalu Menuai Kritik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

19 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Heru Budi Ajak Penyandang Disabilitas Ngabuburit Naik MRT

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau Instalasi Jaringan Distribusi Air PAM di Kelurahan Kebon Kosong di Jl. Kemayoran Gempol RW.04 Kel. Kebon Kosong, Selasa, 24 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Ajak Penyandang Disabilitas Ngabuburit Naik MRT

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Purnomo mengajak penyandang disabilitas ngabuburit naik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.


BUMN Buka Rekrutmen Mulai Besok, Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Awal

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan pekerjaan. ANTARA/R. Rekotomo
BUMN Buka Rekrutmen Mulai Besok, Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Awal

Rrekrutmen Bersama BUMN (RBB) dimulai Sabtu, 23 Maret 2024. BUMN menyediakan 688 lapangan pekerjaan dengan 1.830 posisi.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

8 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

9 hari lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini hadir dalam acara silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

Risma terharu dan menitikkan air mata dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta,