Difabel Protes Proses Rekrutmen Pegawai di Amerika Pakai Artificial Intelligence

Ilustrasi difabel. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis penyandang disabilitas di Amerika Serikat memprotes penggunaan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam proses perekrutan pegawai. Mereka menganggap proses perekrutan menjadi diskriminatif karena ada fitur kecerdasan buatan yang tidak terakses pelamar difabel.

Salah satu fitur seleksi yang tak terakses untuk difabel adalah psikotes dan penggunaan metriknya. Dalam dua unsur itu, setidaknya ada sembilan komponen penilaian yang mencakup sikap toleransi dan manajemen risiko. Pelamar difabel tak dapat mengetahui hasil tes dari unsur-unsur penilaian itu.

Bukan cuma tak bisa mengakses hasil psikotes. Saat pelamar dengan disabilitas masuk proses seleksi, mereka harus memilih tiga kategori difabel, yakni buta warna, ADHD, atau dislekia. "Kami wajib memilih satu meski kami menyandang ragam disabilitas yang lain," kata Henry Claypool, advokat sekaligus aktivis penyandang disabilitas, seperti dikutip dari situs Technology Review pada Rabu, 21 Juli 2021.

Jika pelamar difabel tidak memilih satu dari tiga ragam disabilitas tadi, menurut Claypool, maka mereka tak bisa mengikuti seleksi. Artinya, otomatis tereliminasi. "Ini mengkhawatirkan," ucapnya. Untuk diketahui, sejumlah perusahaan di Amerika Serikat menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam menyeleksi calon karyawan, terutama dalam tahap psikotes. Cara ini dianggap lebih efisien dan efektif untuk menyaring tenaga kerja.

CEO Center for Democracy and Technology, Alexander Givens mengatakan seharusnya teknologi kecerdasan buatan mampu mengakomodasi banyak kategori pencari kerja. Pertanyaan terbuka dalam Artificial Intelligence justru menguntungkan perusahaan karena mampu mengambil data sebanyak mungkin dari masyarakat, termasuk pencari kerja difabel.

"Data ini dapat digunakan untuk mencari bentuk seleksi yang tepat untuk berbagai ragam disabilitas," katanya. Givens mengakui ada banyak teknologi kecerdasan buatan yang gagal dalam mengidentifikasi potensi pencari kerja karena menerapkan proses seleksi tertutup.

Givens melanjutkan, harus ada perbaikan algoritma Artificial Intelligence agar dapat mengakomodasi kebutuhan pencari kerja difabel. "Jangan sampai teknologi seleksi ini menyingkirkan atau menutup peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan," ucapnya.

Lantaran banyaknya keluhan penerapan Artificial Intelligence dalam perekrutan tenaga kerja yang tidak terakses penyandang disabilitas, sebelas senator Amerika Serikat melayangkan surat pada Komite Kesetaraan dan Kesempatan Kerja untuk mengkaji penerapan proses seleksi yang menerapkan teknologi kecerdasan buatan. Dari sisi perusahaan, ternyata Artificial Intelligence yang tidak pas mengakibatkan bagian sumber daya manusia perusahaan itu menyeleksi dan mengidentifikasi ulang para karyawan baru.

Sayangnya, Komite Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Amerika Serikat menyatakan tidak dapat melakukan investigasi ke perusahaan-perusahaan yang menerapkan teknologi Artificial Intelligence saat seleksi. Musababnya, setiap perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih teknologi kecerdasan buatan sesuai kebutuhan mereka. Terlebih, ada banyak penyedia jasa seleksi yang menerapkan Artificial Intelligence ini.

Komite baru bisa menyelidiki jika ada kasus spesifik dari seleksi yang merugikan calon pelamar difabel. "Kami hanya dapat mengimbau perusahaan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang terakses bagi siapapun dan tidak merugikan calon pelamar," kata Keith Sonderling, Ketua Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Amerika Serikat.

TECHNOLOGY REVIEW | CENTER FOR DEMOCRACY AND TECHNOLOGY

Baca juga:
Bagaimana Ketentuan Vaksinasi Covid-19 untuk Disabilitas?






Cara Unit Layanan Disabilitas Kampus Australia Menyediakan Materi Kuliah Terakses Bagi Siswa Difabel

16 jam lalu

Cara Unit Layanan Disabilitas Kampus Australia Menyediakan Materi Kuliah Terakses Bagi Siswa Difabel

Siswa dengan disabilitas akan diberikan file per bab dari sebuah buku yang menjadi bacaan utama oleh kampus yang memiliki unit layanan disabilitas.


Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

2 hari lalu

Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

Kemenkominfo bersama GNLD Siberkreasi, Paberik Soeara Rakjat, Pemkot Jakarta Barat dan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra


Mengobarkan Semangat Inklusivitas lewat ARTJOG 2022

2 hari lalu

Mengobarkan Semangat Inklusivitas lewat ARTJOG 2022

Dolorosa Sinaga, perwakilan seniman ARTJOG 2022 mengatakan, tema Expanding Awareness tak sekadar perluasan kesadaran, tetapi perluasan kepedulian.


Eks Pegawai Situs Judi Online Laporkan Penganiayaan, Colong Uang Rp 13 Juta untuk Keperluan Anak

2 hari lalu

Eks Pegawai Situs Judi Online Laporkan Penganiayaan, Colong Uang Rp 13 Juta untuk Keperluan Anak

Eks pegawai perusahaan penyedia situs judi online di Penjaringan melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Ia mengaku dianaya dan disekap.


Kisah Penerima Jaminan Sosial Disabilitas di Australia, Rumah Sakit Sebagai Pengampu

3 hari lalu

Kisah Penerima Jaminan Sosial Disabilitas di Australia, Rumah Sakit Sebagai Pengampu

Skema jaminan sosial bagi difabel di Australia juga memberikan beberapa kemudahan bagi pendamping atau keluarga pendamping disabilitas.


BRIN Kembangkan Kecerdasan Buatan untuk Koleksi Data Genomik Biodiversitas

3 hari lalu

BRIN Kembangkan Kecerdasan Buatan untuk Koleksi Data Genomik Biodiversitas

Jumlah data yang besar, pola tersembunyi yang perlu diungkapkan pada bidang genomik merupakan permasalahan yang dapat ditangani oleh kecerdasan buatan


Cerita Tara, Mahasiswa Undip yang Raih Medali Emas di ASEAN Para Games 2022

3 hari lalu

Cerita Tara, Mahasiswa Undip yang Raih Medali Emas di ASEAN Para Games 2022

Bagaimana kisah Tara mahasiswa Undip yang meraih medali emas dan perak di ASEAN Para Games 2022?


Teman Disabilitas, Aplikasi Buatan Tim Mahasiswa untuk Terjemahkan Bahasa Isyarat

3 hari lalu

Teman Disabilitas, Aplikasi Buatan Tim Mahasiswa untuk Terjemahkan Bahasa Isyarat

Aplikasi untuk membantu penyandang disabilitas ini menawarkan fitur untuk menerjemahkan bahasa isyarat dan mendeteksi objek sekitar.


2030, Bappenas Patok Target 1,8 Juta Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Hijau RI

4 hari lalu

2030, Bappenas Patok Target 1,8 Juta Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Hijau RI

Bappenas menargetkan 1,8 juta tenaga kerja di sektor ekonomi hijau pada 2030.


Tidak Asal Copot, Begini Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS

5 hari lalu

Tidak Asal Copot, Begini Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS

Secara spesifik, tata cara mutasi PNS diatur dalam Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 bergantung pada jenis mutasi yang dilakukan. Apa syaratnya?