80 Artis Hollywood Menolak Stigma Buruk kepada Pekerja Film Difabel

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi difabel. Shutterstock

    Ilustrasi difabel. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 80 aktor dan profesional di industri hiburan Amerika menandatangani surat terbuka berisi penolakan terhadap prasangka dan diskriminasi kepada aktris atau aktor difabel di Hollywood. Mereka yang meneken surat ini antara lain Amy Poehler, Naomie Harris, dan Jessica Barden.

    Dalam surat terbuka itu termaktub desakan pemenuhan inklusivitas penyandang disabilitas di industri perfilman dan mendesak studio film besar memiliki pekerja yang khusus mengakomodasi kebutuhan difabel. "Jumlah tokoh atau karakter disabilitas di layar kaca terus bertambah dan merepresentasikan populasi difabel yang sebenarnya di Amerika," ujar Amy Poehler seperti dikutip dari BBC, Kamis 8 April 2021.

    Dia menyayangkan kekeliruan dalam penyajian karakter penyandang disabilitas selama ini terjadi di industri perfilman. Pemain film Hamlet 2 ini menyatakan komunitas tunarungu, tuli, gangguan syaraf (neurodiverse), dan penyandang disabilitas dari ragam lain tidak terwakili dan tidak dihargai dalam industri hiburan. Para aktor dan aktris dengan disabilitas memiliki hambatan sosial dan banyak orang meragukan kemampuannya sebelum mereka membuktikan.

    Mengutip laporan statistik nasional Amerika Serikat, hampir satu dari empat orang dewasa di negara itu adalah penyandang disabilitas. Sementara karakter difabel yang muncul di layar kaca, layar lebar, hingga media lainnya dalam ranah hiburan kian berkurang.

    Bahkan karakter difabel yang muncul pada akhirnya memberikan penggambaran yang keliru tentang kondisi disabilitas.

    Baca juga:
    Kisah Difabel Terjebak dalam Kondisi Darurat Saat Badai Siklon Tropis Seroja NTT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.