Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Presiden Ma'ruf Amin Mendorong Desa Inklusif untuk Memenuhi Hak Difabel

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pengembangan desa inklusif untuk memenuhi hak difabel. Menurut dia, jika inklusivitas dibangun dari bawah, maka masyarakat dapat memahami dan peduli terhadap perlindungan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Pemerintah telah menerbitkan panduan fasilitasi desa inklusif melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Ma'ruf Amin dalam acara penutupan Temu Inklusi Nasional keempat yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis 14 Januari 2021. Dia minta pemerintah daerah mensosialisasikan panduan tersebut dan pelaksanaan desa inklusi dapat berjalan baik.

Berikut sembilan indikator dalam pembangunan desa inklusi yang ramah bagi penyandang disabilitas:

  1. Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa
  2. Mengorganisir difabel dan membentuk kelompok difabel desa untuk membangun kepercayaan diri difabel
  3. Membangun kemandirian dan martabat difabel di desa
  4. Kelompok difabel desa mampu memberdayakan penyandang disabilitas di bidang politik dan ekonomi
  5. Membangun aksesibilitas, infrastruktur, layanan publik desa sekaligus memberikan pemahaman berinteraksi dengan difabel
  6. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan difabel sebagai dasar legalisasi kelompok difabel desa melalui surat keputusan kepala desa
  7. Menyiapkan rencana pembangunan desa berperspektif disabilitas
  8. Pembangunan sistem informasi desa terkait data difabel sebagai dasar penyusunan perencanaan
  9. Mendirikan forum penduduk desa dan menghidupkan semangat inklusivitas dalam berdesa

"Panduan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya," katanya. Ma'ruf Amin juga meminta pemerintah daerah mendukung program-program inklusi bagi kelompok difabel, baik di sektor pendidikan, kesehatan, politik, dan persamaan hak sebagai konsumen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai salah satu isu strategis. Dia menyinggung slogan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yakni no one left behind. Artinya, seluruh masyarakat harus terlibat dan merasakan dampak positif pembangunan. "Jangan ada yang tertinggal seorang pun, dalam pembangunan, berlaku juga pada kawan-kawan penyandang disabilitas," kata Moeldoko.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan perspektif pemerintah dalam melihat posisi difabel dengan pendekatan hak asasi manusia, bukan berbasis charity. "Ini sejalan dengan norma dalam Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas yang sudah kita ratifikasi," ucap Jaleswari.

Baca juga: 
Garuda Akan Bekali Awak Kabin dengan Bahasa Isyarat untuk Layani Difabel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kurs Rupiah Melemah, Apindo: Indonesia yang Terparah Dibanding 5 Negara ASEAN

12 jam lalu

Kurs Rupiah Melemah, Apindo: Indonesia yang Terparah Dibanding 5 Negara ASEAN

Apindo mencatat deprisiasi nilai tukar rupiah adalah yang terparah di 5 negara ASEAN. Apa saja dampaknya bagi industri?


Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

2 hari lalu

Seorang warga memperlihatkan dua lembar daun kratom atau daun purik jenis tulang merah di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu 13 September 2020. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein) tersebut menjadi komoditas pertanian unggulan di daerah setempat. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.
Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

Sepanjang Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$7,33 juta.


Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

2 hari lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.


Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

4 hari lalu

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

Tugas KPK tentu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, contohnya operasi tangkap tangan atau OTT


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

4 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

5 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Wapres Ma'ruf Amin Ingin BSI Jembatani Pelaku Usaha Halal ke Kancah Internasional

5 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Direktur Utama BSI Hery Gunardi (ketiga kanan), dan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiroatmodjo (kedua kanan) mengunjungi tenant pelaku usaha saat pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. BSI International Expo 2024 yang berlangsung 20-23 Juni 2023 itu diikuti 270 tenant dari dalam dan luar negeri untuk mengenalkan pelaku usaha halal ke dalam industri global dengan menargetkan jumlah transaksi mencapai Rp1 triliun. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Wapres Ma'ruf Amin Ingin BSI Jembatani Pelaku Usaha Halal ke Kancah Internasional

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan acara Bank Syariah Indonesia (BSI) International Expo dengan tema Connecting You to Halal Lifestyle Ecosystem mampu memperkuat pelaku usaha halal di kancah nasional dan internasional.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

5 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

5 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika
Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas membahas mengenai rencana legalisasi kratom. Akan dipastikan masuk narkotika atau bukan.


Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

5 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

Sidang kali ini, tidak hanya Jokowi, nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun disebut oleh SYL.