Joe Biden Menerapkan Kebijakan Investasi Sosial untuk Difabel dan Lansia
Reporter
Cheta Nilawaty P.
Editor
Rini Kustiani
Selasa, 6 April 2021 12:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan program American Jobs Plan senilai USD 400 miliar yang di dalamnya mencakup ketersediaan layanan pendampingan kesehatan dan pendampingan di rumah bagi difabel dan lansia. Total anggaran untuk American Jobs Plan ini sejatinya sebesar USD 2 triliun seperti yang dijanjikan Joe Biden sejak awal 2021.
"Ini adalah kebijakan investasi sosial dalam satu generasi di Amerika, berbeda dengan investasi lain seperti pembangunan jalan, berlomba membangun stasiun antariksa, dan lainnya," kata Joe Biden dalam pidatonya di Pittsburgh seperti yang dikutip dari Disability Scoop, Senin 5 April 2021.
Dorongan meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari skema besar dalam memodernisasi infrastruktur Amerika dan mempekerjakan lebih banyak orang. Selain proyek yang difokuskan pada peningkatan transportasi dan perbaikan sekolah serta fasilitas publik, Joe Biden menyatakan negara harus berinvestasi dalam sistem layanan sosial. Menurut Biden, pembiayaan tersebut digelontorkan secara bertahap selama delapan tahun dari anggaran negara yang diambil dari kenaikan pajak.
Program Joe Biden tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan Gedung Putih bahwa kenaikan gaji untuk staf perawatan langsung atau perawatan yang datang ke rumah, mengarah pada kualitas lebih baik, produktivitas lebih besar, pelanggaran kesehatan yang lebih sedikit, dan membantu mencegah kematian.
"Dengan USD 400 miliar dalam American Jobs Plan ini, kami dapat membantu masyarakat mendapatkan perawatan, kenyamanan, dan penyembuhan yang layak di rumah sembari pemerintah membangun kembali sistem perawatan jangka panjang," kata anggota Kongres Amerika Serikat, Debbie Dingell.
Tak hanya menyediakan layanan bagi difabel, American Jobs Plan juga memperluas akses ke pekerjaan yang kompetitif dan terintegrasi. Program ini melarang pemberi kerja membayar penyandang disabilitas dengan upah yang lebih rendah dari upah minimum negara bagian atau yang dikenal dengan nama upah sub-mininimum.
