TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta menginstruksikan 14 kecamatan yang ada di wilayahnya memiliki unit kerja khusus bernama Forum Kecamatan Inklusi atau FKI. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menargetkan forum itu sudah terbentuk selambatnya pada 2021.

"Forum Kecamatan Inklusi ini untuk mewadahi dan menyuarakan segala kebutuhan penyandang disabilitas, salah satunya melalui musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tematik," ujar Heroe pada Ahad, 14 Juni 2020. Heroe yang juga Ketua Kelompok Kerja Kota Inklusi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu mengatakan semua kecamatan di Kota Yogyakarta sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan inklusi.

Kemudian mulai dibentuk unit-unit kerja forum kecamatan inklusi sejak 2017. Dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, sudah 10 kecamatan yang membentuk Forum Kecamatan Inklusi. Pada 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan forum itu dibentuk di Kecamatan Ngampilan dan Gondomanan. Lalu pada 2021 dituntaskan dengan Forum Kecamatan Inklusi di Kecamatan Mergangsan dan Pakualaman.

Heroe Poerwadi menuturkan, Yogyakarta memiliki misi besar menjadi Kota Ramah Penyandang Disabilitas. Sebab itu, dengan sebaran 3.400-an penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang terdiri dari sekitar 1.800-an laki-laki dan 1.500-an perempuan, mka aspirasi dan kebutuhan mereka dalam layanan publik jadi sasaran utama. "Semua kebijakan yang ada perlu pendekatan yang melibatkan kelompok inklusi ini, salah satunya kelompok berkebutuhan khusus," ujar Heroe.

Forum Kecamatan Inklusi, Heroe menambahkan, memiliki peran mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah supaya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Pengurus Forum Kecamatan Inklusi terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, perwakilan penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lain.

Dengan banyaknya perwakilan dari kalangan difabel yang tergabung dalam Forum Kecamatan Inklusi, Heroe Poerwadi berharap kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan bermanfaat. Beberapa layanan yang dibutuhkan penyandang disabilitas antara lain akses pendidikan, kesehatan, ruang kerja, area bisnis, dan semua yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan.

Termasuk dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, kelompok inklusi juga mendapatkan prioritas melalui rekomendasi Forum Kecamatan Inklusi. "Selama masa pandemi, Pemerintah Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan sosial tunai untuk setiap kepala keluarga dari bulan April hingga Juni, termasuk kelompok inklusi," kata Heroe. Selain dari pemerintah, bantuan juga datang dari perguruan tinggi dan lingkungan tinggal masyarakat berkebutuhan khusus.

Heroe Poerwadi mencontohkan peran Forum Kecamatan Inklusi dalam meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan. Forum tersebut dapat membantu merumuskan pola pendidikan yang relevan sesuai kebutuhan difabel dan seiring perkembangan zaman. "Seperti apa kualifikasi guru yang dibutuhkan dan sarana pendidikan apa saja yang harus dipenuhi," kata dia. "Target kami, semua guru di Kota Yogyakarta memiliki kompetensi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus."