Dokter Jelaskan Beda Difabel Mental yang Bisa dan Tak Ikut Pemilu

Minggu, 3 Februari 2019 10:00 WIB

Ilustrasi menyoblos bagi komunitas difabel atau disabilitas. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Yogyakarta - Hak pilih orang dengan gangguan jiwa atau difabel mental psikososial kerap diperdebatkan menjelang pemilu. Beberapa pihak mempertanyakan kemampuan penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak pilih.

Baca: Difabel Mental Psikososial Nyoblos Pemilu: Kami Sehat

Di sisi lain, sejumlah aktivis organisasi difabel memperjuangkannya. Bagaimana sebenarnya posisi orang dengan gangguan jika atau difabel psikososial dalam pemilu?

Istilah orang dengan gangguan jiwa yang biasa digunakan dalam dunia kesehatan termasuk dalam kategori difabel mental psikososial atau difabel psikotis atau orang dengan gangguan psikososial. Sejumlah aktivis difabel menyebut dengan istilah difabel mental psikososial atau difabel psikotis. Penggunaan istilah “gangguan” ini dianggap melanggengkan stigma terhadap difabel mental.

Psikiater atau dokter jiwa Rumah Sakit Daerah Gunung Kidul, Ida Rochawati menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memuat dua definisi tentang orang dengan gangguan jiwa. "Pertama orang dengan gangguan jiwa psikotik dan kedua, orang dengan gangguan jiwa non-psikotik," kata Ida Rochawati.

Contoh orang dengan gangguan jiwa psikotik adalah mereka yang mengalami skizofrenia. Ini adalah gangguan yang ditandai runtuhnya proses berpikir, menilai realita, sehingga turun kualitas hidupnya secara bermakna. Gejala yang terlihat kasat mata adalah perilaku dan bicaranya kacau. Mereka juga mengalami gangguan persepsi dari pancainderanya, seperti seolah melihat penampakan atau berhalusinasi.

“Gangguan menilai realita itu misalnya merasa sangat yakin kalau dirinya itu kembarannya Dian Sastro,” kata Ida Rochawati. Skizofrenia, dia menjelaskan, tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan individu tersebut. Dalam kondisi stabil, penderita skizofrenia bisa beraktivitas secara normal. "Mereka paham nilai uang, tahu orang cantik atau ganteng. Yang terganggu itu penilaian atas realita. Nyata atau tidak."

Advertising
Advertising

Sementara syarat pemilih dalam pemilu yang berlangsung April 2019 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomer 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. Pada Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan KPU menyaratkan pemilih adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.

Baca juga: Yang Harus Dilakukan Jika Difabel Belum Terdaftar di Pemilu 2019

Jika ada yang mengartikan syarat tersebut menjadi semua orang dengan gangguan jiwa tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menurut Ida Rochawati, itu pertanda pikiran sempit. Sebab, dia menjelaskan, orang dengan gangguan jiwa tidak bisa digeneralisasi seolah mereka semua adalah orang gila atau orang hilang ingatan yang kehilangan akal sehat dan berbahaya.

“Orang dengan gangguan jiwa bisa diobati. Ini tidak menular dan masih ada kemungkinan untuk sembuh,” kata Ida Rochawati. Jika ada yang mempersoalkan hak pilih orang dengan gangguan jiwa, menurut dia, itu terlalu berlebihan dan dibesar-besarkan. Musababnya, pada pemilu sebelumnya, hak pilih orang dengan gangguan jiwa tak pernah dipersoalkan. “Semua penyakit kalau akut, seperti gagal ginjal akut, stroke akut, kecelakaan, ya enggak bisa memberikan hak pilih."

Selanjutnya: Pengertian setiap ragam difabel di UU Penyandang Disabilitas
<!--more-->
Pengertian difabel mental psikososial juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 4 ayat 1 menyebutkan, ragam penyandang disabilitas meliputi fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Kemudian ayat 2 menyebutkan ragam penyandang disabilitas itu bisa dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan tenaga medis.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, celebral plasy, akibat stroke, kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, meliputi disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Untuk disabilitas psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain hiperaktif dan autisme. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya fungsi pancaindera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

7 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Dari UTBK Hari Pertama: Peserta Datang Tak Sampai 100 Persen, 7 Dicoret dari Layanan Disabilitas

1 hari lalu

Dari UTBK Hari Pertama: Peserta Datang Tak Sampai 100 Persen, 7 Dicoret dari Layanan Disabilitas

Sebanyak 1.700 peserta tercatat mengikuti UTBK-SNBT 2024 pada hari pertama di Universitas Jember, Selasa 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

2 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Memahami Pentingnya Kesetaraan Lewat Lomba Lari

3 hari lalu

Memahami Pentingnya Kesetaraan Lewat Lomba Lari

Plan Indonesia dan YPAC mengingatkan masyarakat soal isu kesetaraan melalui lomba lari bertajuk 'Run for Equality'.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

5 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

5 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Cara Membantu Penderita Hoarding Disorder, Gangguan Mental Suka Menimbun Barang

6 hari lalu

Cara Membantu Penderita Hoarding Disorder, Gangguan Mental Suka Menimbun Barang

Hoarding disorder adalah gangguan kesehatan mental yang membuat orang ingin terus mengumpulkan barang hingga menumpuk.

Baca Selengkapnya

Lifecare Taxi Terbaru dari Bluebird untuk Layani Difabel dan Lansia, Pakai Toyota Voxy

6 hari lalu

Lifecare Taxi Terbaru dari Bluebird untuk Layani Difabel dan Lansia, Pakai Toyota Voxy

Bluebird meluncurkan layanan Lifecare Taxi untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya