Jokowi atau Prabowo yang Lebih Menguasai Isu Disabilitas?

Selasa, 22 Januari 2019 10:00 WIB

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersalaman dengan capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. ANTARA/Setneg-Agus Suparto

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok penyandang disabilitas memberikan tanggapan terkait isu difabel para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari debat pilpres yang berlangsung Kamis, 17 Januari 2019. Pada kesempatan itu calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto mengemukakan visi dan misi mereka, termasuk menyinggung isu disabilitas.

Baca: Debat Capres, Jokowi dan Prabowo Belum Sentuh Isu Disabilitas Ini

Ketua salah satu organisasi penyandang disabilitas, Suharto yang menjadi Direktur Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel atau SIGAB menganggap calon presiden Joko Widodo sudah memiliki paradigma yang baik terhadap penyandang disabilitas. "Pasangan nomor urut satu sudah memahami perubahan perspektif kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas. Dari pendekatan charity menjadi pendekatan hak," ujar Suharto saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Januari 2018.

Senada dengan Suharto, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI, Maulani Rotinsulu mengatakan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presien sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang isu disabilitas. Hanya saja, untuk perubahan paradigma, Maulani menilai pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin lebih baik. "Pernyataan pasangan calon nomor satu lebih akurat tentang istilah dan perubahan paradigma setelah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disahkan," ujar Maulani.

Baca juga: Soal Disabilitas, Jokowi Singgung Bonus Atlet Asian Para Games

Advertising
Advertising

Sementara itu, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia atau PPFDI, menilai pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memiliki visi dan misi yang lebih nyata untuk penyandang disabilitas. "Sebenarnya pidato kebangsaan yang disampaikan pasangan calon nomor dua pada Minggu malam sebelum debat, lebih bisa dijadikan acuan daripada pertanyaan yang dilempar panelis pada debat Pilpres," kata Mahmud Faza dari PPDFI.

Menurut Mahmud Faza, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak menyuguhkan wacana, melainkan memaparkan solusi nyata untuk penyandang disabilitas. Solusi itu, menurut dia, misalnya peningkatan kesejahteraan melalui pembukaan lapangan kerja.

Artikel terkait: Debat Capres, Sandiaga Menyoroti Peluang Kerja Kaum Difabel

Pasangan capres - cawapres nomor urut 01, Jokowi (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Capres dan Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sementara Prabowo dan Sandi tampil kompak dengan jas dan dasi. ANTARA/Sigid Kurniawan

Peneliti Hukum dan Kebijakan terkait isu disabilitas dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Universitas Indonesia, Fajri Nursyamsi mengapresiasi visi dan misi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hanya saja, dia menyayangkan kedua pasangan calon ini tidak menyampaikan isu disabilitas terbaru.

"Sayangnya respons kedua pasangan calon tidak maksimal karena tidak ada yang saling mengkritisi visi dan misi yang sama-sama mengusung isu disabilitas," ujar Fajri. Menurut Fajri, sudah banyak data dan capaian pasangan calon nomor 1 yang dinilai berhasil. Begitu pula pasangan calon nomor dua yang dianggap sudah memaparkan isu disabilitas dengan baik. "Tapi mereka tidak mengelaborasi kelebihan-kelebihan ini."

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

4 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

4 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

4 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

4 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

5 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

5 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

5 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

6 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

7 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya