TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris membuka konsultasi bagi perusahaan yang memiliki pekerja disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Konsultasi tersebut mencakup praktik kerja di lapangan dan mekanisme pelaporan bagi pekerja difabel atau penyedia kerja bila memiliki pekerja penyandang disabilitas.
"Hasil penelitian menunjukkan, perusahaan yang memiliki pekerja dengan berbagai latar belakang akan memiliki pengembalian finansial yang lebih besar ketimbang perusahaan dengan pekerja yang homogen," demikian pernyataan resmi Pemerintah Inggris seperti dikutip dari laman Global Compliance News pada Ahad, 23 Januari 2022.
Sebab itu, demi mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif, setiap tahun pemerintah Inggris meminta perusahaan dengan skala besar melaporkan secara berkala mengenai apa saja kesenjangan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Misalkan kesenjangan soal gender, upah minimum, hingga pekerja dengan disabilitas dan non-difabel.
Menurut catataan pemerintah Inggris, kesenjangan antara pekerja disabilitas dengan non-disabilitas sudah berkurang di banyak perusahaan sebanyak 4,8 persen sejak 2013. Hingga kini, presentasi kesenjangan pekerja difabel dengan non-difabel masih di angka 28,4 persen. Angka tersebut menunjukkan pemerintah Inggris ingin lebih transparan dalam menyajikan data mengenai lingkungan kerja yang inklusif.
"Kami ingin menyusun sebuah strategi nasional tentang kebijakan mengenai disabilitas, termasuk pelayanan konsultasi bagi perusahaan yang memiliki pekerja difabel," tulis otoritas Inggris. Kesempatan berkonsultasi ini tersedia hingga 25 Maret 2022.
Baca juga:
Mahkamah Agung Menangkan Gugatan Guru Tunanetra Soal Seleksi CPNS Jawa Tengah
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.
