"

7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas Terpilih Akan Dilantik Sore Nanti

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam daftar 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). Selain Jokowi, terdapat beberapa tokoh Indonesia yang juga masuk dalam daftar tersebut. REUTERS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam daftar 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). Selain Jokowi, terdapat beberapa tokoh Indonesia yang juga masuk dalam daftar tersebut. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas  terpilih akan diumumkan sekaligus dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu sore, 1 Desember 2021. Saat ini Presiden Jokowi sudah memegang 14 nama yang sudah diusulkan oleh panitia seleksi Komisi Nasional Disabilitas.

"Nanti sore pelantikannya sekitar pukul 15.00 di ingkungan terbatas. Setelah itu akan ada konferensi pers di Kementerian Sosial," kata Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim, Rabu 1 Desember 2021.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Komisi Nasional Disabilitas yang terdiri atas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat; akademikus yang juga mantan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo; Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia; Pendiri Mimi Institute, Mimi Marliani Lusli dan Siswandi, telah menyeleksi 21 calon anggota Komisi Nasional Disabilitas melalui wawancara langsung.

Setelah itu, mereka memilih 14 nama yang lulus seleksi wawancara. Nama-nama calon anggota Komisi Nasional Disabilitas tersebut terpilih dari sekitar 1.300 pelamar yang berasal dari berbagai latar belakang, baik difabel maupun non-difabel.

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Komisi Nasional Disabilitas berdiri untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan amanat undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, KND seharusnya terbentuk dua bulan setelah undang undang tersebut diketok palu. Namun, proses pembentukkan lembaga ini baru dapat terlaksana 5 tahun setelah Undang Undang Penyandang Disabilitas disahkan oleh DPR pada April 2016.

Komisi Nasional Disabilitas bertugas memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas merupakan wujud dari implementasi dan pemantauan terhadap Convention of The Right of Person With Disabilities (CRPD).

Baca juga:
Seleksi Komisi Nasional Disabilitas, Ada Peserta yang Mengintip Soal Berikutnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.








Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

2 hari lalu

Lee Do Hyun. Dok. Yuehua Entertainment.
Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

Lee Do Hyun menceritakan pengalamannya melakukan banyak pekerjaan paruh waktu sambil membantu sang ibu.


Pemerintah Beri Penghargaan Penanganan Covid-19

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat acara Penghargaan Penanganan Covid-19 yang digelar di Gedung Dhanapala, Senin (20/03).
Pemerintah Beri Penghargaan Penanganan Covid-19

Penghargaan Penanganan Covid-19 diberikan sebagai wujud apresiasi kepada semua komponen bangsa yang telah bekerja keras mengatasi Pandemi Covid-19.


RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

6 hari lalu

Pimpinan serta Anggota Baleg DPR RI saat penandatanganan dokumen usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR. Foto: Geraldi/nr
RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

Perhimpunan Jiwa Sehat menilai masih ada pasal dalam RUU Kesehatan yang diskriminatif terhadap kaum disabilitas


Jokowi Ajak Prabowo Ikut Isitigasah Bersama di Tabalong

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
Jokowi Ajak Prabowo Ikut Isitigasah Bersama di Tabalong

Setelah mengiktui acara istigasah, Jokowi dan Prabowo bakal melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh agama Tabalong.


Warga Kampung Bayam Layangkan Banding Administratif, Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

8 hari lalu

Warga Kampung Bayem masih bertahan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Pj Gubernur Heru Budi Hartono membantu mereka segera menghuni Kampung Susun Bayam yang berada di dekat JIS, Jumat, 2 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Warga Kampung Bayam Layangkan Banding Administratif, Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Warga Kampung Bayam meminta Presiden Jokowi memerintahkan Pemprov DKI memenuhi 4 tuntutan mereka.


Merial Institute Apresiasi Komitmen Jokowi Bangun Ekosistem Pemuda Berkelanjutan

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama cucunya Jan Ethes berfoto bersama sejumlah pelajar seusai meresmikan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu 25 Februari 2023. Presiden Joko Widodo berharap jalan tol sepanjang 16,01 Km Seksi II ruas Sayung-Demak yang menelan anggaran sekitar Rp5,9 triliun itu bisa mengintegrasikan efisiensi transportasi logistik kawasan pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata yang melewati Jalur Pantura. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Merial Institute Apresiasi Komitmen Jokowi Bangun Ekosistem Pemuda Berkelanjutan

Direktur Eksekutif Merial Institute Arief Rosyid Hasan apresiasi komitmen Jokowi bangun ekosistem pemuda berkelanjutan melalui Tim Nasional Kepemudaan


Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (ketiga kiri) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif tiba untuk mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD

Pratikno saat ini tetap bisa bekerja. Bey juga terus melaporkan kepada Pratikno sejumlah kegiatan Presiden Jokowi.


Jokowi Minta Komisi Yudisial Aktif Catat Keluhan Para Pencari Keadilan

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Minta Komisi Yudisial Aktif Catat Keluhan Para Pencari Keadilan

Menurut Jokowi, peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sangat penting untuk melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen.


Longsor Natuna, Hujan 11 Hari Tanpa Henti Pembawa Musibah

12 hari lalu

Bupati Natuna, WAN Siswadi (tengah), menerima bantuan bagi korban tanah longsor yang diantar oleh Kapten Heri Sasongko dari KM Bukit Raya (kiri) di Pulau Serasan, Natuna, Ahad malam, 12 Maret 2023. TEMPO/Reza Maulana
Longsor Natuna, Hujan 11 Hari Tanpa Henti Pembawa Musibah

Hujan selama 11 hari tanpa henti menerpa kawasan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna sebelum bencana tanah longsor terjadi pada Senin pekan lalu.


Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Komnas HAM Temukan 8 Pelanggaran HAM

14 hari lalu

Komnas HAM menerima pengaduan dari keluarga pasien gagal ginjal akut pada Jumat, 9 Desember 2022.  Mereka mengadukan soal perhatian pemerintah yang kurang.  TEMPO.CO/ALFITRIA NEFI PRATIWI
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Komnas HAM Temukan 8 Pelanggaran HAM

Komnas HAM menyatakan terdapat 8 pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.