Polres Kota Cirebon Memberikan SIM D Gratis untuk 13 Penyandang Disabilitas

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat, memberikan SIM D gratis kepada penyandang disabilitas yang lulus ujian teori dan praktik. Foto: Antaranews

    Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat, memberikan SIM D gratis kepada penyandang disabilitas yang lulus ujian teori dan praktik. Foto: Antaranews

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat, memberikan surat izin mengemudi atau SIM D gratis kepada 13 penyandang disabilitas. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon, Komisaris Besar M. Syahduddi mengatakan difabel yang mendapatkan SIM D gratis itu telah memenuhi syarat.

    "Mereka menunjukkan kecakapan berkendara saat menjalani ujian," kata Syahduddi di Cirebon, Jumat 16 April 2021. Dia menjelaskan, pemberian SIM D gratis untuk 13 difabel ini merupakan bentuk kepedulian kepada sesama, terlebih mereka mengendarai sepeda motor untuk beraktivitas sehari-hari.

    Sebanyak 13 difabel itu berprofesi sebagai atlet, tukang reparasi, penjahit, dan lainnya. "Bekerja bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan," kata Syahduddi. "Untuk itu kami memberikan SIM D supaya tetap taat peraturan."

    Syahduddi menambahkan, kegigihan penyandang disabilitas yang mendapatkan SIM D gratis ini dapat menginspirasi masyarakat agar tetap berusaha sekuat tenaga dan terus berkarya. Dia memastikan mereka telah mengikuti ujian administrasi, teori, dan praktik sebagaimana mestinya.

    Pengujian dan pembebasan biaya pembuatan SIM D tersebut, menurut dia, masuk dalam program prioritas Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu kebijakannya adalah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan atau berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas.

    Baca juga:
    Polres Boyolali Melayani Pengurusan Sim D Buat Pengemudi Difabel Khusus Jumat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.