Anggota DPR Datang ke Balai Wyata Guna, Cek Kondisi Penghuni

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka dan Selly Andriany berkunjung ke Balai Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, Sabtu 1 Februari 2020. Foto: Kementerian Sosial

    Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka dan Selly Andriany berkunjung ke Balai Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, Sabtu 1 Februari 2020. Foto: Kementerian Sosial

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat datang ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra atau BRSPDSN Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, Sabtu 1 Februari 2020. Dua anggota DPR yang datang ke Balai Wyata Guna adalah Diah Pitaloka dan Selly Andriany.

    Mereka mengecek langsung kondisi di Balai Wyata Guna yang beberapa waktu lalu sempat menjadi kontroversi ihwal perubahan status panti menjadi balai. Perubahan status itu membuat fungsi lembaga berubah. Para penghuni panti yang sudah berada di sana setelah sekian lama harus keluar karena tanggung jawab mengurus mereka bukan lagi ada pada pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah melalui dinas sosial.

    Setelah melihat langsung, Diah Putaloka dan Selly Andriani bertemu dengan sekitar 25 penghuni. Mereka bersyukur teman-teman disabilitas telah diajak kembali ke dalam balai. "Ibarat kata, balai ini universitas yang merupakan jenjang lebih tinggi di mana keberadaan mereka dipastikan oleh negara dikembangkan potensinya yang selama ini terpendam. Ini yang lebih baik difokuskan dibanding peralihan panti menjadi balai," kata Selly.

    Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka dan Selly Andriany berkunjung ke Balai Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, Sabtu 1 Februari 2020. Foto: Kementerian Sosial

    Dia mendorong Pemerintah Jawa Barat mengimplementasikan peraturan daerah tentang disabilitas dengan memberikan pelayanan dasar bagi difabel. Terkait Peraturan Menteri Sosial 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Diah Pitaloka mengatakan peraturan tersebut pro-disabilitas.

    Peraturan Menteri Sosial tadi, menurut dia, tidak mengatur regulasi panti, melainkan teknis struktur organisasi dan tata kerja balai rehabilitasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. DPR, menurut Diah Pitaloka dan Selly Andriany, mendukung Kementerian untuk membangun dan meningkatkan pelayanan lanjutan di Balai Wyata Guna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.