TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Angkie Yudistia mengatakan prinsip dalam menangani berbagai isu difabel adalah hak asasi manusia.
"Dengan begitu, tidak ada lagi stigma untuk merasa belas kasihan kepada penyandang disabilitas, tapi ini sudah menjadi human right," kata Angkie dalam acara Bimbingan Teknis 2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI di Hotel Mercure, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Dengan berangkat dari hak asasi, Angkie mengatakan, maka penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan non-difabel untuk masuk ke setiap lini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Termasuk di bidang politik, pendiri Thisable Enterprise berharap partai-partai politik menjaring difabel saat mencari calon kepala daerah untuk Pilkada 2020.
Pendiri sosiopreneur Thisable Enterprise Angkie Yudistia (dua dari kanan) memberikan salam saat perkenalan staf khusus yang baru dari kalangan milenial di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 21 November 2019. Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Angkie untuk menjadi juru bicara Presiden di bidang sosial. ANTARA/Wahyu Putro A
Bagi penyandang disabilitas, Angkie mengimbau agar jangan ragu untuk terjun ke duna politik. "Keikutsertaan teman-teman disabilitas dalam politik sangat minim. Karena itu, dibutuhkan sosok-sosok penyandang disabilitas dalam bidang ini," katanya.
Angkie yang seorang tuli menambahkan, penyandang disabilitas yang duduk di pemerintahan mampu berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dengan lebih mudah. Dan menurut Angkie Yudistia, Pilkada 2020 bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan bagi difabel.
