TEMPO.CO, Sleman - Keterbatasan fisik semestinya tak mengurangi kesempatan teman difabel untuk berwisata. Hanya saja, masih ada lokasi objek wisata yang belum menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Baca: Libur Tahun Baru, Tempat Wisata Belum Sepenuhnya Terakses Difabel
Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas atau KHD, Setiadi Purwanta mengatakan semestinya desain fasilitas yang aksesibel bersifat universal. "Satu desain untuk semua. Itu yang belum dipahami pemerintah dan pengelola tempat wisata," kata Setiadi dalam pemaparan hasil pantauan di Sekretariat KHD di Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Rabu, 26 Desember 2018.
Tim KHD melakukan pemantauan di sembilan objek wisata populer di Yogyakarta sepanjang 6 sampai 13 Desember 2018. Metode pemantauan yang dilakukan antara lain observasi atau pengamatan, uji coba, dan wawancara yang melibatkan difabel tuli dan pengguna kursi roda.
Ketua Tim Pemantauan, Adit memaparkan setidaknya ada sembilan poin yang dipantau untuk mengetahui aksesibel atau tidaknya fasilitas di seuatu objek wisata bagi difabel. Pertama, jalur ke tempat parkir. Cukup banyak tempat wisata yang menyediakan papan petunjuk ke lokasi parkir. Namun sebagian besar tempat wisata belum menyediakan guiding block atau jalur pemandu untuk tunanetra. "Tempat wisata Benteng Vredeburg menyediakan guiding block, tapi hanya dari jalan sampai gerbang wisata," kata Adit.
Baca Juga:
Kedua, tempat parkir. Mayoritas tempat parkir objek wisata belum menyediakan guiding block untuk difabel netra dan tempat parkir khusus kendaraan modifikasi difabel. Adapun kondisi tempat parkir dianggap sudah aksesibel karena konturnya dibuat datar sehingga memudahkan untuk dilalui kursi roda.
Ketiga, jalur menuju obyek wisata. Sebagian sudah dipasangi papan petunjuk arah dengan keterangan nama-nama tempatnya. "Tapi masih minim pemasangan ramp dan sebagian belum ada guiding blocknya," ucap Adit. Untuk pengguna kursi roda belum bisa mengakses sampai tepi pantai karena tanah yang berpasir sehingga menyulitkan laju kursi roda.
Keempat, loket tiket. Sejumlah tempat wisata memasang barrier (pagar-pagar penghalang untuk mengantre) yang terlalu sempit dan berliku sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Untuk mengatasinya, ada petugas loket yang mendatangi penyandang disabilitas untuk melayani pembelian tiket.
Di sisi lain, belum ada petugas tiket yang mampu menggunakan bahasa isyarat untuk tuli maupun difabel wicara. "Yang paling sederhana, menggunakan isyarat jari. Misalnya satu jari untuk satu tiket, dua jari untuk dua tiket," ucap Adit.
Artikel lainnya:
Laetitia Choir, Kelompok Paduan Suara Penyandang Disabilitas
Kelima, informasi dan komunikasi. Ada tempat wisata yang menyampaikan informasi melalui pengeras suara, tetapi belum menyediakan pemandu wisata yang bisa berbahasa isyarat. Belum ada media informasi yang menggunakan huruf braile ataupun media tactual, yaitu media yang bisa diraba dan disentuh, semisal relief. "Di Gembiraloka ada museum binatang yang diawetkan tapi dimasukkan ke dalam kaca. Teman tunanetra kesulitan merabanya," ucap Dewi, anggota tim pemantau KHD.
Keenam, pelayanan kepada penyandang disabilitas. Belum ada petugas yang khusus mendampingi difabel maupun petugas yang telah mendapat pelatihan khusus sehingga memahami kebutuhan difabel. "Di Candi Borobudur ada ramp yang tingginya sama seperti tinggi pohon kelapa. Meluncurnya kencang sekali. Saya takut," kata Ida, pengguna kursi roda.
Ketujuh, toilet yang aksesibel. Belum semua tempat wisata menyediakan toilet yang aksesibel untuk difabel. Bahkan ada toilet yang pintunya sempit sehingga pengguna kursi roda kesulitan masuk. Kedelapan, evakuasi. Sebagian ada tempat wisata yang menyiapkan tanda peringatan bahaya berupa audio maupun visual, ada yang belum. Tidak semua menyediakan lokasi yang menjadi titik kumpul untuk melakukan evakuasi.
Kesembilan, kantin dan kafetaria. Ada lokasi yang sudah menyediakan ramp bagi pengguna kursi roda dan ada yang belum. "Dari pemantauan ini dapat disimpulkan difabel masih kesulitan menikmati wisata secara mandiri," kata Winarta, Komisioner Bidang Pemantauan dan Layanan Pengaduan KHD.
