Angkie Yudistia: Vaksinasi Covid-19 Menyasar 225 Ribu Difabel

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Direktur Rumah Sakit Ukrida, Eka Widrian Suradji (kiri) disaksikan Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu (kedua klri) dan Direktur Rumah Sakit Pertamina Bina Medika Asep Saepul Rohmat (kanan) menyuntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca ke warga difabel di Rumah Sakit Ukrida, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021. Memperingati Hari Lahir Pancasila Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 (KILLCOVID19) bekerja sama dengan Kemenkes, RS Ukrida dan RS Pertamina Bina Medika melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada 5000 warga pra-lansia, difabel, tuna wisma dan tokoh agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk 225 ribu difabel. Mereka akan disuntik vaksin Sinopharm.

"Bapak Jokowi meminta untuk mendistribusikan kepada penyandang disabilitas yang berada di wilayah dengan risiko tinggi Covid-19," kata Angkie Yudistia dalam konferensi pers virtual 'Disabilitas Bisa Vaksin' di Jakarta, Senin 2 Agustus 2021. Konferensi pers itu juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Saat ini, menurut Angkie, terdapat 255 ribu vaksin Sinopharm yang disalurkan ke enam daerah zona merah oleh Kementerian Kesehatan. Vaksinasi ini berlangsung setelah Indonesia mendapat hibah 450 ribu vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab. Setiap penyandang disabilitas mendapat dua dosis vaksin Sinopharm.

Dalam vaksinasi Covid-19 untuk difabel ini, pemerintah menggandeng 98 komunitas penyandang disabilitas agar tepat sasaran. Pelaksanaan vaksinasi terhadap penyandang disabilitas tersebut akan berlangsung pada Agustus sampai Oktober 2021.

Angkie Yudistia berharap para penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki anggota keluarga difabel bisa mendapatkan informasi untuk mengikuti vaksinasi ini. Menurut Angkie, akses informasi dan komunikasi menjadi salah satu tantangan, terutama saat pandemi.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan telah menulis surat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang isinya meminta percepatan vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas. Dalam upaya vaksinasi ini, Kementerian Sosial berperan memfasilitas tempat vaksinasi di balai-balai milik kementerian dan memasok data Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Kementerian Sosial, menurut Risma, juga menyiagakan petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD, pendampingan bagi difabel saat vaksinasi, sampai penjemputan disabilitas ke tempat vaksinasi. "Saat ini ada sekitar 28 juta penyandang disabilitas di seluruh Indonesia," kata Risma. "Sementara data Kementerian Sosial menunjukkan yang akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 kurang lebih 540 ribu orang."

Risma melanjutkan, perhatian utama Kementerian Sosial dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk disabilitas adalah fasilitas dan akses vaksin. Dia mencontohkan, ada difabel di Manggarai, NTT, yang harus menempuh perjalanan selama empat hari untuk mendapatkan vaksin. "Masalahnya bukan sekadar bagaimana mereka bisa vaksin, tapi akses mereka mendapatkan vaksin itu," katanya.

#CuciTangan #JagaJarak #PakaiMasker #DiamdiRumah

Baca juga:
Bagaimana Ketentuan Vaksinasi Covid-19 untuk Disabilitas?






Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

5 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

7 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Perkuat Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

9 jam lalu

Perkuat Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perkuat pengawasan dan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam upaya bersama untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia.


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

12 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

12 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

12 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

13 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

13 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

13 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

14 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.