Difabel Judicial Review Perpres Joko Widodo Soal Komisi Nasional Disabilitas

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi difabel mengajukan judicial review atas Peraturan Presiden Joko Widodo tentang Komisi Nasional Disabilitas ke Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas pada 8 Juni 2020.

    Peraturan Presiden Joko Widodo itu menjadi dasar pembentukan Komisi Nasional Disabilitas seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kuasa hukum sejumlah organisasi difabel, Fajri Nursyamsi mengatakan, rencananya pengajuan judicial review itu akan dilakukan ke Mahkamah Agung pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2020.

    "Kemarin kami telah melengkapi berkas dan bukti untuk judicial review," kata Fajri Nursyamsi saat dihubungi Tempo, Senin 3 Agustus 2020. Judicial review atas peraturan presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari petisi yang dilakukan beberapa organisasi difabel.

    Pada 22 Juni 2020, organisasi penyandang disabilitas seluruh Indonesia meminta Presiden Joko Widodo merevisi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tersebut. Mereka menganggap peraturan itu tidak sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan undang-undang tentang penyandang disabilitas.
    "Peraturan presiden itu merekatkan Komisi Nasional Disabilitas dengan Kementerian Sosial. Ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang penyandang disabilitas," kata Mahmud Faza, koordinator organisasi difabel dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI dalam pembacaan petisi pada Selasa, 23 Juni 2020.

    Mahmud Faza menggarisbawahi salah satu poin yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020, yakni melekatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas ke Kementerian Sosial. "Padahal Kementerian Sosial adalah salah satu objek pengawasan dari Komisi Nasional Disabilitas," kata dia. Jika pembentukan Komisi Nasional Disabilitas dilekatkan ke Kementerian Sosial, Mahmud Faza khawatir terjadi konflik kepentingan dan membuat komisi ini tidak indenpenden.

    Pada kesempatan itu, para penyandang disabilitas juga menyampaikan protes terhadap proses penyusunan dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang tidak melibatkan organisasi difabel. Chandra Gunawan dari Perhimpunan Buta Tuli menatakan negara harus melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemenuhan dan penghormatan hak difabel yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?