TEMPO.CO, Bandung - Mahasiswa tunanetra penghuni Balai Wyata Guna Bandung mencurahkan isi hati atau curhat ke utusan Kantor Staf Presiden Jokowi yang menemui mereka Rabu, 22 Januari 2020. Ada yang mengaku shock hingga trauma setelah harus hengkang dari asrama pada 14 Januari 2020.
"Kami trauma waktu pengusiran," kata Sinta, mahasiswi tunanetra semester 8 di Universitas Islam Nusantara Bandung. Menurut dia, saat itu mereka tidak diberi kesempatan untuk mengemas barang. Petugas membereskannya dengan cara memasukkan dalam karung.
Di asrama putri, para penghuni sempat menahan pintu agar petugas tidak masuk. Namun ada petugas yang berusaha masuk dari jendela. Saat itu juga mereka mengatakan petugas kepolisian ikut terlibat. Sementara pegawai lain menyoraki mereka ketika meninggalkan asrama.
"Kejadian kemarin belum pernah dibayangkan, dari pengusiran sampai tidur di jalan," kata Elda Fahmi, mahasiswa lainnya. Dia juga shock ketika diteriaki polisi. Dia mempertanyakan keterlibatan polisi karena seharusnya mereka hanya berurusan dengan pengasuh.
Mahasiswa disabilitas netra beraktivitas setelah kembali ke asrama Wyata Guna, Bandung, Rabu, 22 Januari 2020. Mereka sempat tinggal di trotoar selama beberapa hari pasca pengusiran sepihak oleh pihak asrama. TEMPO/Prima Mulia
Rianto yang juga mahasiswa tunanetra menyampaikan keinginan mereka berdialog dengan menteri sosial. Tujuannya, mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. "Kami berjuang bukan masalah aset tanah, tapi soal Permensos," katanya.
Peraturan itu mengubah Panti Sosial Bina Netra menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna Bandung per 1 Januari 2019. Dengan begitu, Kementerian Sosial hanya mengurusi pendidikan vokasi atau keterampilan hidup bagi tunanetra dan fasilitas asramanya selama enam bulan. Lantaran tak lagi mengurus pendidikan dasar SD sampai SMA, SLB Tunanetra Wyata Guna juga bakal ditutup.
Dua utusan dari Kantor Staf Presiden Jokowi mencatat curhat mereka. Seorang di antaranya, Sunarman Sukamto mengatakan, mereka datang atas perintah pimpinan di Kantor Staf Presiden. Mereka menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mengungkap fakta dari berbagai pihak. Pesan dari atasannya, menurut Sunarman, "pokoknya teman-teman difabel tidak boleh haknya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah."
Kepala Balai Wyata Guna Sudarsono membantah mengusir mahasiswa tunanetra dari asrama. Sejak 2019, petugas Balai Wyata guna telah melakukan sosialisasi terkait perubahan panti menjadi balai serta konsekuensinya. Surat undangan dikirim ke rumah, namun orang tua mahasiswa tidak hadir. "Karena mereka memprotes Permensos," ujarnya.
