Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Didesak Jamin Inklusivitas Difabel Sampai Tingkat Desa

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018 di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 3 Desember 2018. ANTARA
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018 di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 3 Desember 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah kelompok difabel mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggerakkan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengesahan aturan tentang inklusivitas penyandang disabilitas. Beberapa peraturan yang perlu dibuat sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas antara lain 2 peraturan presiden, 8 peraturan pemerintah, Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas atau RIPID, dan peraturan turunan lainnya yang lebih implementatif.

Baca: Jokowi Ditanya Program Prioritas untuk Difabel, Apa Jawabnya?

"Kami juga mendesak pemerintah memonitor untuk memastikaan penerapannya hingga ke tingkat desa secara berkala," kata Suharto, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Sigap. Suharto dan sejumlah pegiat disabilitas lainnya merangkum berbagai rekomendasi dari forum dua tahunan Temu Inklusi 2018 yang berlangsung Oktober 2018.

Ada pula 9 rekomendasi khusus yang disampaikan oleh para peserta Temu Inklusi 2018. Pertama, mendorong pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang menjamin inklusifitas difabel melalui perluasan model desa, kabupaten, dan kota inklusif. Kedua, mendorong Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahan serta lembaga yang memiliki peran yudikatif agar secara progresif mewujudkan jaminan atas perlindungan hukum yang adil bagi difabel.

Ketiga, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta kementerian dan lembaga terkait agar memastikan pemenuhan serta penjaminan kesetaraan hak politik bagi difabel. Keempat, mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pengawasan, serta koordinasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) agar memastikan inklusivitas kepentingan difabel.

Salah satu difabel peserta Temu Inklusi 2018 tengah menyampaikan pertanyaan dalam sesi konferensi pers di Balai Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Selasa, 23 Oktober 2018. TEMPO | Pito Agustin Rudiana

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelima, mendorong Kementerian Kesehatan, serta institusi yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam kebijakan serta penyediaan jaminan dan layanan kesehatan, agar memastikan terselenggaranya jaminan dan layanan yang inklusif bagi difabel. Keenam, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika, industri dan pelaku media, serta organisasi difabel dan masyarakat sipil lainnya agar turut berkontribusi pada upaya mendorong inklusi difabel.

Ketujuh, mendorong tokoh agama, seni, budaya, adat dan kemasyarakatan agar turut berkontribusi dalam membangun paradigma yang inklusif. Kedelapan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk turut menangani masalah kesehatan mental. Dan terakhir, keberpihakan terhadap isu anak dan difabel.

Temu Inklusi 2018 digelar di Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Suharto menjelaskan, rekomendasi tersebut disepakati sejumlah lembaga pegiat gerakan inklusi difabel dari 18 provinsi di Indonesia. "Isu difabel itu lintas sektor, lintas disiplin, dan multi-expert. Jadi tidak tepat kalau isu difabel ditempatkan menjadi isu sektoral saja," kata dia.

Baca juga:
Hari Penyandang Disabilitas, Bahagia Selfie Sama Presiden Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

10 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

17 menit lalu

Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

1 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

1 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

2 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

3 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.