Setahun Bekerja Belum Digaji, Anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas Cair 15 Desember

Sejumlah perajin penyandang disabilitas membuat kerajinan saat pameran karya penyandang disabilitas di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Oktober 2022. Pameran itu digelar untuk menampung dan mempromosikan aneka kreasi para penyandang disabilitas. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas atau KND bidang Literasi, Data dan Komunikasi Publik, Deka Kurniawan menyampaikan bila rapat koordinasi mengenai harmonisasi Peraturan Presiden soal hak keuangan Komisi Nasional Disabilitas telah dilaksanakan Selasa pagi, 6 Desember 2022.  Menurut Deka, hasil rapat menghasilkan keputusan yang memberikan cukup harapan bagi KND dengan keputusan pencairan per tanggal 15 Desember 2022.

Ia juga menyampaikan, Komisi Nasional Disabilitas sudah mengerti bahwa penerbitan Perpres harus melalui Standard operational procedure (SOP). "Kami akhirnya memahami sebagaimana yang sudah diungkapkan secara resmi bahwa memang ada SOP tentang pembuatan perpres itu membutuhkan waktu sekitar hampir 300 hari kerja," ujar Deka kepada Tempo, Selasa 6 Desember 2022.

Komisi Nasional Disabilitas Terus Tanya Perkembangan Perpres

Lantaran adanya SOP soal penerbitan Perpres, upaya berikutnya yang akan dilakukan KND adalah terus menanyakan, memantau serta memfollow-up soal penerbitan perpres anggaran melalui koneksi baik formal maupun informal, termasuk melalui jalur Wakil Presiden. Hasilnya, menurut Deka adalah keputusan bahwa anggaran untuk KND akan dikeluarkan pada 15 Desember 2022.

"Menteri sosial sudah wanti wanti, kalau tidak bisa dicairkan, anggaran yang tidak bisa dikeluarkan itu akan dikeluarkan tahun depan. dan itu akan semakin memperparah keadaan," ujar Deka.

Sejak dilantik tahun lalu, anggaran Komisi Nasional Disabilitas belum bisa cair. Walhasil, kinerja Komisi juga tidak maksimal. Bahkan, para komisioner hingga hari ini belum terima gaji meski sudah setahun menjabat. 

Komisi Nasional Disabilitas Layak Atur Anggaran Sendiri

Menurut Deka, Komisi juga melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan evaluasi kinerja selama setahun. Mereka ingin meyakinkan Presiden bahwa Komisi Nasional Disabilitas layak memiliki kewenangan mengatur anggarannya sendiri. Menurut Deka, KND tidak dapat dipandang dari sudut birokrasi yang sama seperti lembaga negara lainnya.

"Bukan kami minta diistimewakan, seperti yang sudah disampaikan Undang-Undang, karena memang dijamin, penyandang disabilitas tidak bisa disamakan dengan lembaga negara yang lain, tapi memang faktanya seperti itu, benar benar mendesak. Bisa dibilang hampir setahun ini kami babak belur, di-bully habis habisan, dianggap tidak independen, karena kami memang tidak bisa bekerja dengan leluasa" kata Deka.

Ia menambahkan, demi anggaran yang independen, KND akan melakukan pengumpulan data, evaluasi  serta riset yang lebih intensif mengenai kinerja yang terkait advokasi isu disabilitas di segala lini dan daerah.  "Agar bisa mendapatkan justifikasi bahwa kami memang perlu untuk menglola anggaran  kami sendiri," kata Deka.

Baca:  Setahun DIlantik Akui Tidak Bergigi, Anggota Komisi Nasional Disabilitas Sebut Belum Pernah Terima Gaji

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram Tempo.co  Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

1 hari lalu

Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan telah melaporkan jumlah anggaran untuk membangun transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

3 hari lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

3 hari lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

3 hari lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

4 hari lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.


Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

4 hari lalu

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

Menpan RB mengklarifikasi sejumlah hal tentang anggaran pengentasan kemiskinan.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

9 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

9 hari lalu

Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,582 triliun kepada Kemenperin untuk menjalankan programnya.


Target Pembukaan Lahan Kedelai Tahun Ini Turun jadi 250 Ribu Hektare, Ini Kata Kementan

10 hari lalu

Target Pembukaan Lahan Kedelai Tahun Ini Turun jadi 250 Ribu Hektare, Ini Kata Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) membenarkan bahwa ada penurunan terget pembukaan lahan kedelai untuk produksi dalam negeri. Apa sebabnya?


DPR Tagih Kontribusi Anggaran Sektor Pertanian Kementan ke Produksi Pangan RI

10 hari lalu

DPR Tagih Kontribusi Anggaran Sektor Pertanian Kementan ke Produksi Pangan RI

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi pengalokasian anggaran di sektor pertanian dan perkebunan.