Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun DIlantik Akui Tidak Bergigi, Anggota Komisi Nasional Disabilitas Sebut Belum Pernah Terima Gaji

image-gnews
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berdialog dengan penyandang disabilitas saat kunjungan di Panti Jompo Minaula Ranooha Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat 18 Maret 2022. Kunjungan Mensos di Panti Jompo Minaula Ranooha itu untuk memberikan bantuan sosial kepada penghuni panti dan penyandang disabilitas serta memberikan edukasi cara menjual hasil kerajinan agar bisa dirasakan para penerima manfaat. ANTARA FOTO/Jojon
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berdialog dengan penyandang disabilitas saat kunjungan di Panti Jompo Minaula Ranooha Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat 18 Maret 2022. Kunjungan Mensos di Panti Jompo Minaula Ranooha itu untuk memberikan bantuan sosial kepada penghuni panti dan penyandang disabilitas serta memberikan edukasi cara menjual hasil kerajinan agar bisa dirasakan para penerima manfaat. ANTARA FOTO/Jojon
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun sudah Komisi Nasional Disabilitas dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, kinerja komisi khusus ini malah banyak diprotes oleh para penyandang disabilitas lantaran tak terdengar gaungnya.

"Saya sebelumnya adalah pendukung KND, tapi saat ini saya kecewa dan bahkan jadi sedikit suuzon kalau KND sebenarnya tidak independen dan masih ada keterkaitannya dengan Menteri Sosial," ujar akademisi dari kelompok penyandang disabilitas yang juga bagian dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Muhammad Soleh, saat peluncuran aplikasi Lansia dan Disabilitas (Landis) pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Kafe Zam Zam, Jalan Halim Raya No. 2B, Jakarta Timur,  Ahad 4 November 2022.

Komisi Nasional Disabilitas Disebut Tidak Bergigi

Menurut para penyandang disabilitas, Komisi Nasional Disabilitas tidak memiliki posisi tawar kuat dalam mengadvokasi atau mengambil keputusan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. KND dinilai hanya mengikuti perintah pemerintah tanpa mendahulukan kepentingan penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah tidak adanya peringatan Hari Disabilitas Internasional bahkan oleh kementerian yang mengurusi penyandang disabilitas.

Simak: 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas Terpilih Akan Dilantik Sore Nanti

"Misalnya saja tentang HDI (Hari Disabilitas Internasional) saja, kok aneh, bisa loh pusat tidak melaksanakan sama sekali padahal krusial. Apakah dalam hal ini KND tidak mengadvokasi?" tanya Muhammad Soleh.

Wakil Ketua KND bidang Data, Literasi, dan Komunikasi Publik, Deka Kurniawan membenarkan setahun pascapembentukkan KND kinerja Komisi belum dapat memuaskan harapan kelompok masyarakat disabilitas. "Ya, saya akan bilang seperti yang disebut Pak Muhammad Soleh bahwa kami memang sampai saat ini, setelah setahun berjalan kami belum bisa berdaya sama sekali dalam artian belum dapat memenuhi target-target ideal," ujar Deka.

Anggota Komisi Mengaku Belum Pernah Digaji

Menurut Deka, terdapat beberapa sebab yang membuat kinerja KND tidak maksimal setelah setahun berjalan. Pertama, hingga setahun bekerja, KND belum diberikan anggaran yang pasti, terutama hak keuangan. "Sudah setahun bekerja kami belum digaji," kata Deka.

Kedua, hingga saat ini KND belum memiliki anggaran sendiri lantaran kesekretariatan dan anggarannya masih melekat dengan Kementerian Sosial. Padahal KND adalah lembaga negara nonkementerian yang mengurusi kepentingan multisektor dan di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Dalam nomenklatur pendirian Komisi Nasional Disabilitas, terdapat dua hal yang masih dilekatkan di Kemensos yaitu kekretariatan dan anggaran lantaran masih dianggap lembaga baru. Sebagai lembaga negara, KND belum memiliki portofolio pengaturan anggaran sebagai satuan kerja .

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Meski begitu, ke depannya peluang untuk menjadi satuan kerja tetap ada, salah satu syaratnya, pada kepengurusan pertama ini kami harus memiliki portofolio pengelolaan anggaran dan kami harus membuktikan," kata Deka. Ia menganggap syarat tersebut merupakan bagian dari perjuangan KND beserta pembuktian kerja, bila Komisi tetap ada meski berjalan dengan anggaran terbatas.

Anggaran Diblokir Kementerian Sosial

KND saat ini mengajukan anggaran ke Kementerian Sosial sebesar Rp 23 Miliar, namun pengajuan ini belum dimasukkan ke dalam mata anggaran 2021. Walhasil, anggaran yang dipersiapkan bagi KND hanya sebesar Rp 5,8 miliar. "Itupun diblokir sekitar Rp 2,1 miliar untuk hak keuangan, di sini meliputi fasilitas, kendaraan dinas, yang mendukung mobilitas kami ke mana-mana untuk penyandang disabilitas," kata Deka.

Selain belum disediakan anggaran tetap, anggaran KND masih 'dicomot' dari berbagai pos anggaran di Kemensos. Konsekuensinya, KND belum memiliki otoritas untuk mengelola anggarannya sendiri. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan KND terutama untuk beberapa penanganan kasus penyandang disabilitas di daerah.

"Di sini kami merasa seperti bukan lembaga Komisi Nasional Disabilitas, tapi mirip dengan Organisasi Penyandang Disabilitas, lantaran harus mengajukan dana terlebih dulu ke Kementerian Sosial," kata Deka.

Baca: Kaleidoskop Perjuangan Penyandang Disabilitas Selama 2021

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram Tempo.co  Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

15 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.


Pendaftaran Beasiswa Australia Awards 2025 Telah Dibuka, Ini Syarat dan Ketentuannya

29 hari lalu

Yulia, alumnus IPPNU Pagerwojo, Perak Jombang yang berhasil mendapat beasiswa Magister Monash University Australia (Foto : Dok. Yulia)
Pendaftaran Beasiswa Australia Awards 2025 Telah Dibuka, Ini Syarat dan Ketentuannya

Beasiswa Australia Awards 2025 kini sudah dibuka. Tersedia untuk S2 dan S3 dan kursus singkat.


Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal

30 hari lalu

Pelatihan kewirausahaan bagi 120 penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Sentra Efata Kupang, 26 Februari hingga 3 Maret 2024. (TEMPO/Sandi Prasetyo).
Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal

Kelas pengolahan makanan di Sentra Efata selama sepekan fokus mengajarkan pengolahan makanan menggunakan bahan yang mudah ditemui di NTT.


Polri Terima Dua Personel Disabilitas Jalur Rekrutmen SIPSS, Ini Penjelasannya

32 hari lalu

Asisten SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024, Minggu 25 Februari 2024. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Polri Terima Dua Personel Disabilitas Jalur Rekrutmen SIPSS, Ini Penjelasannya

Dedi Prasetyo mengatakan Polri memperlakukan siswa difabel dan reguler setara.


Cerita Penyandang Disabilitas Tak Bisa Nyoblos Pemilu 2024 di TPS Wyata Guna Bandung

43 hari lalu

Pemilih tunanetra dibantu pendamping melakukan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS 014 Panti Sosial Bina Netra dan Tuna Rungu Cahaya Batin, Jakarta, Rabu 14 Februari 2024. Sebanyak 25 pemilih tunanetra di TPS tersebut memberikan hak pilihnya dengan bantuan pendamping saat mencoblos. TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Penyandang Disabilitas Tak Bisa Nyoblos Pemilu 2024 di TPS Wyata Guna Bandung

Dari total pemilih terdaftar 287 orang di TPS Sentra Wyata Guna, sebanyak 41 orang diantaranya disabilitas netra dan ODGJ.


Isu Disabilitas Mulai Ngetren di Media Inggris, Begini Komentar Ahli

50 hari lalu

Jurnalis dengan Disabilitas. Foto: ijnet.org.
Isu Disabilitas Mulai Ngetren di Media Inggris, Begini Komentar Ahli

Upaya inilah yang juga mempengaruhi tren industri media di Inggris dengan menyediakan konten yang dimotori oleh penyandang disabilitas.


Terkini: Anies-Muhaimin Janjikan 5 Persen APBN untuk Kaum Muda, Ganjar Pranowo Janjikan Pembangunan Ramah Disabilitas

29 Januari 2024

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Terkini: Anies-Muhaimin Janjikan 5 Persen APBN untuk Kaum Muda, Ganjar Pranowo Janjikan Pembangunan Ramah Disabilitas

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) memprioritaskan 5 persen APBN untuk kaum muda.


Begini Dampak Buruk Stigma Terhadap Seksualitas dan Reproduksi Disabilitas

26 Januari 2024

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. Shutterstock
Begini Dampak Buruk Stigma Terhadap Seksualitas dan Reproduksi Disabilitas

Akibatnya, beberapa perempuan disabilitas terpaksa dipisahkan dari pasangannya yang juga penyandang disabilitas.


SIPSS Polri Buka Pendaftaran untuk Penyandang Disabilitas 26 Januari, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

22 Januari 2024

Sejumlah seribu perempuan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara Purwokerto untuk menjadi Polisi Wanita, Selasa (3/6). TEMPO/Aris Andrianto
SIPSS Polri Buka Pendaftaran untuk Penyandang Disabilitas 26 Januari, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Polri akan membuka SIPSS khusus disabilitas pada 26 Januari 2024 sampai sampai 1 Maret 2024. Berikut syarat dan cara daftarnya.


Penyandang Disabilitas Berpeluang Masuk Polri Lewat Rekrutmen SIPSS dan Bintara 2024

21 Januari 2024

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Penyandang Disabilitas Berpeluang Masuk Polri Lewat Rekrutmen SIPSS dan Bintara 2024

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebelumnya telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes PPPK 2023.