Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan Hamengku Buwono X Mendorong Penyandang Disabilitas Dapat Akses Jadi ASN

image-gnews
Gubernur DI Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X bertemu dengan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia. Foto: Instagram Angkie Yudistia
Gubernur DI Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X bertemu dengan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia. Foto: Instagram Angkie Yudistia
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN sesuai kemampuan masing-masing. Sultan mengusulkan pemerintah pusat mempelopori bagaimana difabel ditempatkan sebagai abdi negara berdasarkan kompetensinya.

"Harapan saya, jika pemerintah mempelopori penyandang disabilitas ini sebagai aparatur sipil negara, bisa menjadi contoh bagi perusahaan swasta," kata Sultan Hamengku Buwono X pada Senin, 7 Juni 2021. "Kalau pemerintah tidak mau, bagaimana swasta akan mau?"

Sultan menuturkan, untuk merekrut penyandang disibilitas sebagai aparatur sipil negara atau ASN, tetap harus melihat kondisi faktual di lapangan. Misalkan dengan menyesuaikan posisi yang tepat bagi mereka.

"Jadi diidentifkasi. Kan klasifikasi setiap bidang pekerjaan juga berbeda-beda, lalu profesi dan aktivitas apa yang cocok untuk penyandang disabilitas," kata Sultan. Setiap pemerintah daerah, menurut dia, pasti punya dinas sosial juga dinas ketenagakerjaan yang bisa berfokus memberikan pendidikan dan pelatihan bagi difabel agar lebih siap di dunia kerja.

Di wilayah DI Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X melanjutkan, sudah ada peraturan tentang penyandang disabilitas. Bahkan di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota sudah ada komite disabilitas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komite disabilitas di DI Yogyakarta telah beroperasi sejak lima tahun lalu. Anggotanya adalah para penyandang disabilitas, lengkap dengan susunan kepengurusannya. Sementara sat ini pemerintah pusat baru akan membentuk Komite Nasional Disabilitas.

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengharapkan dukungan untuk Komisi Nasional Disabilitas yang akan dibentuk dalam waktu dekat. Ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND.

"Kami berharap ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait kebijakan bagi penyandang disabilitas agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas," kata Angkie Yudistia saat berkunjung ke Yogyakarta pada Senin, 7 Juni 2021.

Baca juga:
Difabel Netra Sulit Mengakses Situs Seleksi Komisi Nasional Disabilitas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamus Betawi 1982 Sebut Pidato Heru Tak Sudutkan IKN

1 jam lalu

Bamus Betawi 1982 Sebut Pidato Heru Tak Sudutkan IKN

Pesan Oding kepada Heru agar tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan prioritas yang telah ditugaskan oleh Presiden Jokow


Peluang ASN Meniti Karir di Pemerintahan

9 jam lalu

Peluang ASN Meniti Karir di Pemerintahan

Lisman Manurung, Ph.D memuji langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memberikan peluang karir kepada anak buahnya di pemerintahan.


Menteri Amran: ASN Harus Olahraga Untuk Percepat Tanam dan Produksi

1 hari lalu

Menteri Amran: ASN Harus Olahraga Untuk Percepat Tanam dan Produksi

Jalan Sehat Kementan, Menteri Amran Ingatkan ASN Harus Olahraga Untuk Percepat Tanam dan Produksi.


Profil But Muchtar Rektor ISI Yogyakarta Pertama, Seniman Sekaligus Akademisi, Tidak Lulus SD 3 Kali

1 hari lalu

But Muchtar. facebook.com
Profil But Muchtar Rektor ISI Yogyakarta Pertama, Seniman Sekaligus Akademisi, Tidak Lulus SD 3 Kali

But Muchtar tidak berhasil lulus SD sebanyak tiga kali. Tapi, pada akhirnya ia menjadi Rektor ISI Yogyakarta pertama.


Libur Akhir Tahun, Yogyakarta Branding Semua Kawasan Agar Layak Jadi Tempat Destinasi

1 hari lalu

Rombongan wisatawan menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta akhir November 2023. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Libur Akhir Tahun, Yogyakarta Branding Semua Kawasan Agar Layak Jadi Tempat Destinasi

Kota Yogyakarta pun menarget tren positif sektor wisata di penghujung tahun ini mampu mendulang sukses seperti 2022 silam.


Sidang Perdana Gugatan Perdata Warga Wadas Digelar Hari Ini, Tetap Meminta Tidak Menambang Andesit

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak penggugat yaitu warga Wadas (sisi kiri) kepada pihak tergugat yaitu pemerintah (sisi kanan) yang masing-masing diwakili kuasa hukum di Pengadilan Negeri Sleman, DIY, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Pito Agustin Rudiana
Sidang Perdana Gugatan Perdata Warga Wadas Digelar Hari Ini, Tetap Meminta Tidak Menambang Andesit

"Gugatan perdata ini salah satu perjuangan hukum masyarakat Wadas dari pilihan-pilihan lain," kata Ketua Tim Advokat.


52 Tahun Korpri, Terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia dan 5 Janji yang Harus Ditaati

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Rakernas Korpri ini bertepatan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN menjadi undang-undang (UU) di rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Adapun Rakernas Korpri ini mengambil tema
52 Tahun Korpri, Terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia dan 5 Janji yang Harus Ditaati

Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia berusia 52 tahun. Berikut isi 5 janji yang harus dipatuhi anggota Korpri di seluruh Indonesia.


Ganjar Pranowo Sebut Pemerintahan Berjalan Koruptif

2 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam acara dialog pers, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023. Pada dialognya Ganjar ingin mengedukasi masyarakat untuk memilah berita dari media yang sumbernya dapat dipercaya serta tidak mudah percaya pada berita dari media sosial karena tidak memiliki aturan yang jelas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo Sebut Pemerintahan Berjalan Koruptif

Ganjar mengatakan pernah mendapatkan cerita tentang seseorang yang tidak bisa menjadi ASN karena tidak memiliki akses pejabat di institusi itu.


Terkini: Konsep Kota Metaverse yang Akan Dibangun Prabowo, Gaji PNS dengan Skema Single Salary Mencapai Rp 11 Juta

2 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab pertanyaan panelis saat menghadiri Dialog Publik di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Dialog publik tersebut bertujuan untuk menguji pengetahuan, wawasan serta gagasan calon presiden dan calon wakil presiden sehingga pada Pemilu 2024 masyarakat menjadi warga yang cerdas dalam memilih pemimpin. ANTARA FOTO/Moch Asim
Terkini: Konsep Kota Metaverse yang Akan Dibangun Prabowo, Gaji PNS dengan Skema Single Salary Mencapai Rp 11 Juta

Terkini: Bagaimana konsep kota Metaverse yang akan dibangun Prabowo jika jadi presiden? Gaji PNS skema single salary mencapai Rp 11 juta.


Tahun Politik, PHRI Yogyakarta : Reservasi Hotel untuk Libur Nataru Sudah 60 Persen

2 hari lalu

Hotel Tentrem Yogyakarta. Foto: IG @hoteltentremyogyakarta.
Tahun Politik, PHRI Yogyakarta : Reservasi Hotel untuk Libur Nataru Sudah 60 Persen

November ini, kunjungan wisata kelompok pelajar, keluarga, dan instansi swasta masih mendominasi liburan di Yogyakarta.