Sultan Hamengku Buwono X Mendorong Penyandang Disabilitas Dapat Akses Jadi ASN

Gubernur DI Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X bertemu dengan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia. Foto: Instagram Angkie Yudistia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN sesuai kemampuan masing-masing. Sultan mengusulkan pemerintah pusat mempelopori bagaimana difabel ditempatkan sebagai abdi negara berdasarkan kompetensinya.

"Harapan saya, jika pemerintah mempelopori penyandang disabilitas ini sebagai aparatur sipil negara, bisa menjadi contoh bagi perusahaan swasta," kata Sultan Hamengku Buwono X pada Senin, 7 Juni 2021. "Kalau pemerintah tidak mau, bagaimana swasta akan mau?"

Sultan menuturkan, untuk merekrut penyandang disibilitas sebagai aparatur sipil negara atau ASN, tetap harus melihat kondisi faktual di lapangan. Misalkan dengan menyesuaikan posisi yang tepat bagi mereka.

"Jadi diidentifkasi. Kan klasifikasi setiap bidang pekerjaan juga berbeda-beda, lalu profesi dan aktivitas apa yang cocok untuk penyandang disabilitas," kata Sultan. Setiap pemerintah daerah, menurut dia, pasti punya dinas sosial juga dinas ketenagakerjaan yang bisa berfokus memberikan pendidikan dan pelatihan bagi difabel agar lebih siap di dunia kerja.

Di wilayah DI Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X melanjutkan, sudah ada peraturan tentang penyandang disabilitas. Bahkan di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota sudah ada komite disabilitas.

Komite disabilitas di DI Yogyakarta telah beroperasi sejak lima tahun lalu. Anggotanya adalah para penyandang disabilitas, lengkap dengan susunan kepengurusannya. Sementara sat ini pemerintah pusat baru akan membentuk Komite Nasional Disabilitas.

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengharapkan dukungan untuk Komisi Nasional Disabilitas yang akan dibentuk dalam waktu dekat. Ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND.

"Kami berharap ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait kebijakan bagi penyandang disabilitas agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas," kata Angkie Yudistia saat berkunjung ke Yogyakarta pada Senin, 7 Juni 2021.

Baca juga:
Difabel Netra Sulit Mengakses Situs Seleksi Komisi Nasional Disabilitas






Cara Unit Layanan Disabilitas Kampus Australia Menyediakan Materi Kuliah Terakses Bagi Siswa Difabel

16 jam lalu

Cara Unit Layanan Disabilitas Kampus Australia Menyediakan Materi Kuliah Terakses Bagi Siswa Difabel

Siswa dengan disabilitas akan diberikan file per bab dari sebuah buku yang menjadi bacaan utama oleh kampus yang memiliki unit layanan disabilitas.


60 Tahun TNI Wara, Kisah Terbentuknya TNI Wanita Angkatan Udara

2 hari lalu

60 Tahun TNI Wara, Kisah Terbentuknya TNI Wanita Angkatan Udara

Pada 12 Agustus 2022, merupakan hari ulang tahun atau HUT ke-60 TNI Wara. Begini kisah terbentuknya TNI Wanita Angkatan udara.


Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

2 hari lalu

Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

Kemenkominfo bersama GNLD Siberkreasi, Paberik Soeara Rakjat, Pemkot Jakarta Barat dan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra


Mengobarkan Semangat Inklusivitas lewat ARTJOG 2022

2 hari lalu

Mengobarkan Semangat Inklusivitas lewat ARTJOG 2022

Dolorosa Sinaga, perwakilan seniman ARTJOG 2022 mengatakan, tema Expanding Awareness tak sekadar perluasan kesadaran, tetapi perluasan kepedulian.


Kisah Penerima Jaminan Sosial Disabilitas di Australia, Rumah Sakit Sebagai Pengampu

3 hari lalu

Kisah Penerima Jaminan Sosial Disabilitas di Australia, Rumah Sakit Sebagai Pengampu

Skema jaminan sosial bagi difabel di Australia juga memberikan beberapa kemudahan bagi pendamping atau keluarga pendamping disabilitas.


ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

3 hari lalu

ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

ASN Depok ditahan karena memotong upah tenaga honorer dengan dalih buat bayar BPJS. Terungkap setelah viral poster minta tolong Jokowi.


BPIP Jabarkan Kiat ASN Berjiwa Pancasila

4 hari lalu

BPIP Jabarkan Kiat ASN Berjiwa Pancasila

ASN harus berkepribadian dan berkebudayaan Indonesia, memiliki semangat patriot yang utuh, semangat gotong royong, kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran.


Dugaan Pemaksaan Jilbab, Pemerintah DIY Upayakan Rekonsiliasi

5 hari lalu

Dugaan Pemaksaan Jilbab, Pemerintah DIY Upayakan Rekonsiliasi

Pemerintah DIY akan memfasilitasi rekonsiliasi antara SMAN 1 Banguntapan Bantul dan orang tua siswi soal dugaan pemaksaan jilbab


Genjot Perekrutan Talenta Digital, EdTech Cakap Resmikan Innovation Hub Yogya

5 hari lalu

Genjot Perekrutan Talenta Digital, EdTech Cakap Resmikan Innovation Hub Yogya

Peresmian Innovation Hub ini sebagai komitmen Cakap dalam mewadahi talenta digital yang banyak terdapat di kota pelajar.


Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

5 hari lalu

Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

Penggeledahan di Plaza Summarecon dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan yang menyeret Haryadi Suyuti