"

Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Temukan Dugaan Penyimpangan Bansos

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyalurkan bantuan 13.121 paket sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Juliari Batubara masih melakukan kunjungan kerja sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi paket bansos Covid-19. Facebook Kemensos
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyalurkan bantuan 13.121 paket sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Juliari Batubara masih melakukan kunjungan kerja sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi paket bansos Covid-19. Facebook Kemensos

TEMPO.CO, Yogyakarta - Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas menemukan sejumlah persoalan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah bagi difabel selama pandemi Covid-19.

Temuan ini menyusul penetapan status tersangka korupsi dana bansos terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara beberapa waktu lalu. Pegiat Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berhenti menelisik pada Menteri Sosial Juliari Batubara saja.

"Dugan korupsi ini kemungkinan sudah merasuk ke jajaran paling bawah. Bongkar segala jalur korupsi," kata Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti dalam konferensi pers daring mengenai pernyataan sikap Jaringan Organisasi Disabilitas Indonesia terhadap Dugaan Korupsi oleh Menteri Sosial, Minggu 13 Desember 2020. Sebab berdasarkan temuan organisasi tersebut, indikasi korupsi bansos ini sudah menjalar ke level bawah lantaran lemahnya pengawasan, pelaksanaan, dan akuntabilitas.

Yeni Rosa Damayanti mencontohkan beberapa dugaan korupsi dana bansos pemerintah. Difabel mental di Jakarta mengeluhkan pemotongan dosis obat yang ditanggung BPJS Kesehatan menjadi separuhnya. Padahal obat-obatan tersebut harus dikonsumsi saban hari.

Penyintas skizofrenia, bipolar, dan skizoafektif misalkan, harus mengkonsumsi obat Seroquel sebanyak 700 miligram per hari. Gara-gara pemotongan bantuan, dosis obat yang dikonsumsi hanya 400 miligram saja yang ditanggung BPJS Kesehatan. Selebihnya, dosis 300 miligram harus diupayakan sendiri.

Harga satu butir obat Seroquel tersebut mencapai Rp 30 ribu. Dalam sebulan, mereka harus mengeluarkan dana Rp 900 ribu untuk menambal kekurangan dosis obat yang tak ditanggung BPJS Kesehatan. "Banyak yang memaksakan diri pakai obat yang hanya setengah dosis. Akhirnya banyak yang masuk rumah sakit karena dosisnya kurang," kata Yeni.

Menurut Yeni, jika dana bansos tak dikorupsi, semestinya anggaran tesebut dapat menutup kekurangan dosis obat, sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan. "Ini bikin kami marah. Dosis obat dipotong setengah, dana bansos malah dikorupsi," kata Yeni.

Anggota Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas juga menemukan bansos Covid-19 tidak disalurkan secara merata kepada seluruh difabel. Berdasarkan riset selama Maret - Oktober 2020, ada enam kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tidak dapat mengakses program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

Akibatnya, anak-anak dengan disabilitas berat maupun multidisabilitas tidak mendapatkan basos tersebut. "Anak-anak dengan Cerebral Palsy tidak bisa menjalani terapi karena layanan terapi di rumah sakit tutup selama pandemi," kata Nuning Suryatiningsih, Ketua Organisasi Harapan Nusantara atau Ohana Indonesia.

Biasanya, anak-anak dengan Cerebral Palsy melakukan terapi dua sampai tiga kali dalam sepekan di rumah sakit. Terapi itu untuk melenturkan saraf motorik. Sementara dalam mobilitas keseharian, anak-anak Cerebral Palsy sangat bergantung kepada orang lain.

Sejak layanan terapi di rumah sakit tutup, mereka tak lagi bisa mengaksesnya. Keterampilan terapi yang dimiliki orang tua anak-anak berkebutuhan khusus itu sebatas terapi dasar. Perkembangannya, ada beberapa terapis yang membuka layanan melalui daring. "Mereka tak berani memberikan terapi langsung kepada anak-anak Cerebral Palsy karena anak-anak ini sangat rentan terpapar virus," kata Nuning.

Temuan berikutnya adalah tidak ada tender pengadaan barang selama Covid-19. Sementara bansos yang diberikan kepada difabel berupa barang senilai Rp 300 ribu. Tri Astuti Handayani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Pusat sempat mengecek harga barang yang diberikan dengan harga pasar di Bekasi sesuai tempat tinggalnya. "Jika menggunakan di warung, nilai sekantong bansos itu hanya Rp 220 ribu. Artinya ada mark up Rp 80 ribu," kata Tri.

Bansos itu berisi sejumlah bahan makanan kaleng, termasuk yang pernah dilarang beredar karena ada temuan cacing di dalamnya. Ada pula barang-barang yang masa berlakunya mendekati waktu kedaluwarsa. "Ada yang masa kedaluwarsanya tinggal tiga hari sejak diterima," kata Tri.

Pemerintah juga tidak punya data valid dan pembaruan data difabel penerima bansos sehingga berpeluang terjadi korupsi. Survei BPS pada 2015 mencatat jumlah difabel sebanyak 21,5 juta jiwa. Sementara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada 2018 merilis jumlah difabel kategori miskin bertambah 18 persen. "Belum ada data difabel terdampak Covid-19," kata Yeni Rosa.

Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Risnawati Utami mengatakan dilihat dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, korupsi dana bansos yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat. "Karena dilakukan dalam situasi bencana dan korbannya adalah difabel yang merupakan kelompok marginal," kata Risnawati.








Bansos Menjelang Lebaran, Ayam dan Telur akan Dibagikan ke 7 Provinsi

1 hari lalu

Pengurus RT mengumpulkan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BSNT) untuk dibagikan ke penerima manfaat di desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Selasa, 13 Juli 2021. Kementerian Sosial telah mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat seiring diberlakukannya PPKM Darurat. ANTARA/Dedhez Anggara
Bansos Menjelang Lebaran, Ayam dan Telur akan Dibagikan ke 7 Provinsi

Bantuan sosial atau bansos menjelang Lebaran berupa ayam dan telur rencananya akan dibagikan ke tujuh provinsi. Provinsi mana saja?


Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

2 hari lalu

Lee Do Hyun. Dok. Yuehua Entertainment.
Lee Do Hyun Kenang Kesulitan Hidup di Masa Lalu: Tinggal di Rumah Sempit dan Bekerja Paruh Waktu

Lee Do Hyun menceritakan pengalamannya melakukan banyak pekerjaan paruh waktu sambil membantu sang ibu.


Cara Cek Bansos PKH Online Lewat cekbansos.kemensos.go.id

2 hari lalu

Petugas memotret warga penerima dan uang tunai Rp 500.000 saat pencairan bantuan subsidi minyak goreng dan bantuan sembako di Kantor Pos Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, 15 April 2022. Bantuan tunai subsidi minyak goreng diberikan sebesar Rp300.000 ditambah bantuan sembako Rp 200.000 yang menyasar 20,65 juta KPM dengan rincian 18,5 juta penerima BPNT/Kartu Sembako dan 1,85 juta penerima bansos PKH. TEMPO/Prima Mulia
Cara Cek Bansos PKH Online Lewat cekbansos.kemensos.go.id

Cara cek bansos PKH online serta bantuan Kemensos lainnya melalui website cekbansos.kemensos.go.id maupun via aplikasi Cek Bansos untuk HP Android.


Pembagian Bansos Menjelang Lebaran: Beras Dibagi Bulan Ini, Ayam dan Telur Awal April

2 hari lalu

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan bantuan beras bansos PPKM di kawasan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 Agustus 2021. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program Bantuan Beras PPKM tahap 2 dengan penerima sebanyak 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa paket 10kg beras. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembagian Bansos Menjelang Lebaran: Beras Dibagi Bulan Ini, Ayam dan Telur Awal April

Bansos dalam bentuk beras, ayam, dan telur akan dibagikan menjelang Lebaran mulai Maret, April, hingga Mei.


Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

4 hari lalu

Suasana pembagian bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial di lapangan parkir Sunter Muara, Jakarta Utara, pada Sabtu, 7 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza
Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal penyaluran bantuan sosial (bansos) Ramadan yang diperkirakan bakal terlambat disalurkan.


Cara Cek Penerima Bansos Ramadan 2023 di cekbansos.kemensos.go.id

8 hari lalu

Pengamat ekonomi menilai, kompensasi pemerintah berupa bansos dinilai jadi alternatif yang baik mendukung konsumsi rumah tangga selama Ramadan.
Cara Cek Penerima Bansos Ramadan 2023 di cekbansos.kemensos.go.id

Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang berhak berupa sembako. Berikut ini cara penerima Bansos 2023:


Bansos Jelang Ramadan, Bulog: Dikirim 10 Kilogram Sebelum Puasa

8 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur pada Jumat, 3 Februari 2022. Ia menduga beberapa pedagang mengemas ulang beras Bulog dan menjualnya di atas batas harga eceran tertinggi. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bansos Jelang Ramadan, Bulog: Dikirim 10 Kilogram Sebelum Puasa

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan bantuan sosial (bansos) beras akan disalurkan segera. Buwas bahkan memastikan penyalurannya akan dilakukan sebelum memasuki bulan puasa.


Kuncoro Wibowo Pernah Jadi Dirut BGR Logistik Milik BUMN, Perusahaan Apa Itu?

9 hari lalu

M. Kuncoro Wibowo, Dirut Transjakarta yang mundur setelah kerja cuma dua bulan bareng Heru Budi
Kuncoro Wibowo Pernah Jadi Dirut BGR Logistik Milik BUMN, Perusahaan Apa Itu?

Bekas Dirut Transjakarta, Kuncoro Wibowo, pernah menjabat Dirut BGR Logistik. Perusahaan apa itu?


Kasus Korupsi Bansos, KPK Cegah 5 Orang Selain Eks Dirut PT Transjakarta Kuncoro Wibowo

10 hari lalu

Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Jaksa menyatakan bahwa Juliari terbukti menerima suap Rp 32,2 miliar dari korupsi bansos Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Bansos, KPK Cegah 5 Orang Selain Eks Dirut PT Transjakarta Kuncoro Wibowo

KPK total mencegah 6 orang dalam penyidikan baru kasus korupsi bansos.


Bapanas: Bansos Ayam dan Telur Akan Diberikan di Daerah Rawan Stunting

10 hari lalu

Pekerja melakukan pengemasan kotak berisi bahan pangan bantuan sosial Provinsi Jawa Barat di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Rabu, 8 Juli 2020. Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial tahap ke dua sebanyak 1.306.247 paket bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
Bapanas: Bansos Ayam dan Telur Akan Diberikan di Daerah Rawan Stunting

Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menuturkan, bantuan sosial (bansos) pangan Ramadan hanya akan disalurkan ke daerah tertentu.