Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Temukan Dugaan Penyimpangan Bansos

image-gnews
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyalurkan bantuan 13.121 paket sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Juliari Batubara masih melakukan kunjungan kerja sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi paket bansos Covid-19. Facebook Kemensos
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyalurkan bantuan 13.121 paket sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Juliari Batubara masih melakukan kunjungan kerja sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi paket bansos Covid-19. Facebook Kemensos
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas menemukan sejumlah persoalan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah bagi difabel selama pandemi Covid-19.

Temuan ini menyusul penetapan status tersangka korupsi dana bansos terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara beberapa waktu lalu. Pegiat Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berhenti menelisik pada Menteri Sosial Juliari Batubara saja.

"Dugan korupsi ini kemungkinan sudah merasuk ke jajaran paling bawah. Bongkar segala jalur korupsi," kata Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti dalam konferensi pers daring mengenai pernyataan sikap Jaringan Organisasi Disabilitas Indonesia terhadap Dugaan Korupsi oleh Menteri Sosial, Minggu 13 Desember 2020. Sebab berdasarkan temuan organisasi tersebut, indikasi korupsi bansos ini sudah menjalar ke level bawah lantaran lemahnya pengawasan, pelaksanaan, dan akuntabilitas.

Yeni Rosa Damayanti mencontohkan beberapa dugaan korupsi dana bansos pemerintah. Difabel mental di Jakarta mengeluhkan pemotongan dosis obat yang ditanggung BPJS Kesehatan menjadi separuhnya. Padahal obat-obatan tersebut harus dikonsumsi saban hari.

Penyintas skizofrenia, bipolar, dan skizoafektif misalkan, harus mengkonsumsi obat Seroquel sebanyak 700 miligram per hari. Gara-gara pemotongan bantuan, dosis obat yang dikonsumsi hanya 400 miligram saja yang ditanggung BPJS Kesehatan. Selebihnya, dosis 300 miligram harus diupayakan sendiri.

Harga satu butir obat Seroquel tersebut mencapai Rp 30 ribu. Dalam sebulan, mereka harus mengeluarkan dana Rp 900 ribu untuk menambal kekurangan dosis obat yang tak ditanggung BPJS Kesehatan. "Banyak yang memaksakan diri pakai obat yang hanya setengah dosis. Akhirnya banyak yang masuk rumah sakit karena dosisnya kurang," kata Yeni.

Menurut Yeni, jika dana bansos tak dikorupsi, semestinya anggaran tesebut dapat menutup kekurangan dosis obat, sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan. "Ini bikin kami marah. Dosis obat dipotong setengah, dana bansos malah dikorupsi," kata Yeni.

Anggota Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas juga menemukan bansos Covid-19 tidak disalurkan secara merata kepada seluruh difabel. Berdasarkan riset selama Maret - Oktober 2020, ada enam kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tidak dapat mengakses program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibatnya, anak-anak dengan disabilitas berat maupun multidisabilitas tidak mendapatkan basos tersebut. "Anak-anak dengan Cerebral Palsy tidak bisa menjalani terapi karena layanan terapi di rumah sakit tutup selama pandemi," kata Nuning Suryatiningsih, Ketua Organisasi Harapan Nusantara atau Ohana Indonesia.

Biasanya, anak-anak dengan Cerebral Palsy melakukan terapi dua sampai tiga kali dalam sepekan di rumah sakit. Terapi itu untuk melenturkan saraf motorik. Sementara dalam mobilitas keseharian, anak-anak Cerebral Palsy sangat bergantung kepada orang lain.

Sejak layanan terapi di rumah sakit tutup, mereka tak lagi bisa mengaksesnya. Keterampilan terapi yang dimiliki orang tua anak-anak berkebutuhan khusus itu sebatas terapi dasar. Perkembangannya, ada beberapa terapis yang membuka layanan melalui daring. "Mereka tak berani memberikan terapi langsung kepada anak-anak Cerebral Palsy karena anak-anak ini sangat rentan terpapar virus," kata Nuning.

Temuan berikutnya adalah tidak ada tender pengadaan barang selama Covid-19. Sementara bansos yang diberikan kepada difabel berupa barang senilai Rp 300 ribu. Tri Astuti Handayani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Pusat sempat mengecek harga barang yang diberikan dengan harga pasar di Bekasi sesuai tempat tinggalnya. "Jika menggunakan di warung, nilai sekantong bansos itu hanya Rp 220 ribu. Artinya ada mark up Rp 80 ribu," kata Tri.

Bansos itu berisi sejumlah bahan makanan kaleng, termasuk yang pernah dilarang beredar karena ada temuan cacing di dalamnya. Ada pula barang-barang yang masa berlakunya mendekati waktu kedaluwarsa. "Ada yang masa kedaluwarsanya tinggal tiga hari sejak diterima," kata Tri.

Pemerintah juga tidak punya data valid dan pembaruan data difabel penerima bansos sehingga berpeluang terjadi korupsi. Survei BPS pada 2015 mencatat jumlah difabel sebanyak 21,5 juta jiwa. Sementara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada 2018 merilis jumlah difabel kategori miskin bertambah 18 persen. "Belum ada data difabel terdampak Covid-19," kata Yeni Rosa.

Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Risnawati Utami mengatakan dilihat dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, korupsi dana bansos yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat. "Karena dilakukan dalam situasi bencana dan korbannya adalah difabel yang merupakan kelompok marginal," kata Risnawati.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bagikan Bansos Beras dan BLT ke Penerima Baru di Nagekeo NTT

13 jam lalu

Usai berkegiatan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo bertolak kembali ke Kabupaten Manggarai Barat, pada Selasa, 5 Desember 2023. Helikopter Super Puma TNI AU yang membawa Presiden Jokowi lepas landas dari Helipad Bendungan Mbay sekira pukul 12.20 WITA. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Bagikan Bansos Beras dan BLT ke Penerima Baru di Nagekeo NTT

Presiden Jokowi menyapa masyarakat serta membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada sejumlah keluarga penerima manfaat di NTT


Jokowi Kunjungi Kabupaten Nagekeo NTT, Tinjau Bendungan hingga Bagikan Bansos

20 jam lalu

Aksi Presiden Joko Widodo bermain bola di Lapangan Bola Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin, 4 Desember 2023. Jokowi bermain sebagai kiper saat melawan warga kampung sekitar. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Kunjungi Kabupaten Nagekeo NTT, Tinjau Bendungan hingga Bagikan Bansos

Jokowi bertolak menuju Kabupaten Nagekeo, pada Selasa pagi. Akan tinjau bendungan hingga blusukan ke pasar membagikan bantuan sosial.


Jadi Kiper Saat Main Bola di NTT, Jokowi Kegolan Satu

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menpora Dito Ariotedjo (kanan) mengumumkan bidding atau pengajuan Indonesia untuk tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 edisi 2025 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Desember 2023. PSSI
Jadi Kiper Saat Main Bola di NTT, Jokowi Kegolan Satu

Presiden Jokowi ikut bermain bola di tengah guyuran hujan bersama anak-anak Desa Batu Cermin, NTT. Jadi kiper, Jokowi kebobolan satu gol.


Kilas Balik Hari Difabel Internasional yang Diperingati Setiap 3 Desember

2 hari lalu

Penyandang disabilitas menghadiri acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan difabel. ANTARA
Kilas Balik Hari Difabel Internasional yang Diperingati Setiap 3 Desember

Pada 3 desember, seluruh dunia memperingati Hari Difabel Internasional.


Ketika KCIC Perkenalkan Whoosh sebagai Transportasi Massal Ramah Disabilitas

2 hari lalu

Sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Motor Disable Federation (Modif) Indonesia mencoba kereta cepat Whoosh pada Ahad, 3 Desember 2023. ANTARA/HO-PT KCIC
Ketika KCIC Perkenalkan Whoosh sebagai Transportasi Massal Ramah Disabilitas

mengenalkan kereta cepat Whoosh sebagai salah satu moda transportasi baru di Indonesia yang ramah untuk semua kalangan, termasuk pada penyandang disab


25 Perempuan Difabel Terpilih di Yogyakarta Dapat Pelatihan Usaha

2 hari lalu

Suasana pelatihan bagi para perempuan penyandang disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Perwakilan DPD DIY. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah para difabel bertajuk
25 Perempuan Difabel Terpilih di Yogyakarta Dapat Pelatihan Usaha

Peserta perempuan difabel yang telah terpilih mendapatkan pelatihan berupa pembelajaran pengembangan UKM.


Begini Cara Mengecek Status Pendaftaran DTKS

4 hari lalu

Warga menerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Begini Cara Mengecek Status Pendaftaran DTKS

Calon penerima bansos harus memeriksa DTKS agar mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar penerima atau tidak.


Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bansos dan Syaratnya

6 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bansos dan Syaratnya

Cara daftar DTKS agar dapat bansos dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.


Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

8 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

Cara cek data DTKS sudah terdaftar atau belum perlu dilakukan supaya bisa mendapat bansos


Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain sepak bola bersama anak-anak di Lapangan Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Rabu, 22 November 2023. Jokowi main mengenakan kaos putih merah bernomor punggung 23. Ada momen Jokowi berhasil membobol gawang, juga terlihat presiden menjadi penjaga gawang dan kemasukan gol. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

Presiden Jokowi memastikan bansos berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seberat 10 kilogram akan diteruskan sampai Maret 2024.