Jangan Sebut Penyandang Cacat, Paradigmanya Beda dengan Penyandang Disabilitas

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah penyandang cacat sudah tak relevan lagi digunakan saat ini. Sejak Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, maka frasa yang tepat adalah penyandang disabilitas.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan masyarakat perlu mengetahui apa saja perbedaan paradigma dalam istilah penyandang cacat dengan penyandang disabilitas. Dalam acara Focus Group Discussion 'Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas' bersama Dewan Pers, Senin 26 Oktober 2020, Harry Hikmat menyampaikan lima perbedaan paradigma dalam dua istilah tersebut.

Undang-undang Nomor 47 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Vs Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

• Objek Vs Subjek
  Istilah penyandang cacat menempatkan difabel sebagai objek kebijakan, bukan melibatkan atau mengajak difabel agar masuk dan terlibat sebagai subjek dalam pembentukan kebijakan.

  Baca Juga:

  Transportasi Inklusif Bikin Penyandang Disabilitas Kini Bisa Mudik dengan Nyaman

• Charity-base Vs Human Right-base
  Dulu setiap dukungan untuk difabel dianggap sebagai sebuah kegiatan kemanusiaan. Padahal sejatinya hal itu adalah bagian dari pemenuhan hak asasi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas.

• Perlakuan khusus Vs Mandiri tanpa diskriminasi
  Istilah penyandang cacat membuat difabel harus mendapatkan perlakuan khusus, sementara paradigma yang tepat adalah penyandang disabilitas mampu mandiri dan tanpa diskriminasi.
  Iklan
  Scroll Untuk Melanjutkan

• Sektor sosial Vs Multi-sektor
  Lantaran menganggap difabel hanya dari kacamata charity-base atau kegiatan kemanusiaan, maka yang bergerak hanya sektor sosial. Padahal isu penyandang disabilitas mencakup berbagai sektor atau multi-sektor.

  Baca Juga:

  Kemensos Berikan Gelang Khusus Disabilitas

• Kementerian bidang sosial Vs Kementerian bidang sosial, pendidikan, kesehataan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, dan lainnya
  Penanganan isu difabel mesti menggunakan paradigma yang lebih luas. Sebab itu, perlu kerja sama berbagai kementerian untuk memberikan akses sebesar-besarnya dan setara kepada penyandang disabilitas.