Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

38 Juta Difabel Amerika Serikat Terancam Tidak Bisa Memberikan Hak Pilih Pilpres

image-gnews
Orang-orang terlihat di tempat pemungutan suara awal secara langsung untuk pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) di Fairfax, Negara Bagian Virginia, AS, pada 18 September 2020. (Xinhua/Liu Jie)
Orang-orang terlihat di tempat pemungutan suara awal secara langsung untuk pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) di Fairfax, Negara Bagian Virginia, AS, pada 18 September 2020. (Xinhua/Liu Jie)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 38 juta penyandang disabilitas di Amerika Serikat terancam kehilangan hak suara dalam pemilihan presiden atau pilpres saat pandemi Covid-19. Potensi kehilangan hak suara ini bukan saja lantaran tiada akses, namun juga kondisi difabel yang rentan terinfeksi membatasi mereka ke tempat pemungutan suara.

Menurut penelitian Rutgers University, terdapat sekitar 21,3 persen penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas, 13,1 persen dengan keterbatasan gerak, 11,6 persen difabel dengan keterbatasan pendengaran, serta 7 persen difabel dengan keterbatasan penglihatan. Mereka semua terancam tidak dapat memberikan hak pilih, dan persentase itu belum termasuk jenis ragam disabilitas lain.

"Bahkan jika ada halangan yang kecil saja dapat mempengaruhi dan mengubah pelaksanaan pemilihan umum. Padahal demokrasi terwujud bila semua orang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara," ujar Lisa Chur, profesor dari Rutgers University yang melakukan penelitian, seperti dikutip dari New York Times, Jumat, 25 September 2020.

Salah satu contoh halangan dan kerentanan ke tempat pemungutan suara saat pandemi Covid-19 ini dialami penyandang disabilitas fisik, Seryl Grossman. Perempuan 44 tahun, warga Maryland, Amerika Serikat, ini memiliki Bloom syndrome yang melemahkan imunitas tubuh dan menyebabkan ia tidak dapat bergerak. Kondisi ini otomatis membuat Seryl tak bisa pergi ke tempat pemungutan suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mengakomodasi kebutuhan dan akses Seryl Grossman, pemerintah setempat menjemput bola dengan datang ke kediaman Seryl di Baltimore. "Tapi menurut saya, cara ini tidak menjamin independensi suara yang saya berikan," ujar Seryl yang juga anggota Jewish Disability Advocacy ini.

Lain lagi kondisi yang dialami Joanne Wolf, 64 tahun, penyandang Cerebral Palsy. Dalam pemilu beberapa waktu lalu, dia pernah menggunakan hak pilih melalui layanan petugas yang datang ke rumah. Sayangnya, ketika sampai di tempat penghitungan suara, surat suara Wolf rusak sehingga dinyatakan tidak sah. Joanne Wolf khawatir peristiwa itu terulang kembali, sehingga sia-sia memilih pasangan calon tertentu dalam pemilu.

Halangan dalam menyampaikan hak suara semakin bertambah jika panitia pemungutan suara melakukan pelanggaran terhadap American Disability Act (ADA). Kasus yang paling sering terjadi adalah pembatasan akses ke tempat pemungutan suara dengan alasan menjaga keamanan. Beberapa jenis pelanggaran yang tercatat oleh Rutgers adalah pemasangan batas pagar yang menghalangi pengguna kursi roda masuk ke tempat pemungutan suara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lifecare Taxi Terbaru dari Bluebird untuk Layani Difabel dan Lansia, Pakai Toyota Voxy

8 jam lalu

PT Blue Bird Tbk menggelar peluncuran Lifecare Taxi di Jalan Selatan, Kamis, 25 April 2024. Taksi yang diluncurkan Bluebird itu ditujukan untuk pengguna penyandang disabilitas dan lansia. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Lifecare Taxi Terbaru dari Bluebird untuk Layani Difabel dan Lansia, Pakai Toyota Voxy

Bluebird meluncurkan layanan Lifecare Taxi untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

2 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.


Disney Ubah Layanan untuk Penyandang Disabilitas di Disneyland dan Walt Disney World

2 hari lalu

Karakter Disney menyambut para pengunjung yang datang ke Disneyland Shanghai di Shanghai, Cina, 11 Mei 2020. Untuk menikmati beragam wahana, pengujung harus menjalani prosedur kesehatan dan keselamatan yang ditingkatkan. REUTERS/Aly Song
Disney Ubah Layanan untuk Penyandang Disabilitas di Disneyland dan Walt Disney World

Perubahan layanan itu mengundang reaksi dari penggemar Disney dan pengguna layanan sebelumnya


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

4 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.


Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

7 hari lalu

MA diamankan Polda Riau karena diduga memanipulasi suara hakim MK soal sengketa hasil pilpres. ANTARA/HO-Polda Riau
Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

Polda Riau menciduk seorang pria di Rokan Hilir Riau karena mengedit suara hakim MK soal putusan sengketa pilpres. Ada narasi jogetin aja.