38 Juta Difabel Amerika Serikat Terancam Tidak Bisa Memberikan Hak Pilih Pilpres

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orang-orang terlihat di tempat pemungutan suara awal secara langsung untuk pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) di Fairfax, Negara Bagian Virginia, AS, pada 18 September 2020. (Xinhua/Liu Jie)

    Orang-orang terlihat di tempat pemungutan suara awal secara langsung untuk pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) di Fairfax, Negara Bagian Virginia, AS, pada 18 September 2020. (Xinhua/Liu Jie)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 38 juta penyandang disabilitas di Amerika Serikat terancam kehilangan hak suara dalam pemilihan presiden atau pilpres saat pandemi Covid-19. Potensi kehilangan hak suara ini bukan saja lantaran tiada akses, namun juga kondisi difabel yang rentan terinfeksi membatasi mereka ke tempat pemungutan suara.

    Menurut penelitian Rutgers University, terdapat sekitar 21,3 persen penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas, 13,1 persen dengan keterbatasan gerak, 11,6 persen difabel dengan keterbatasan pendengaran, serta 7 persen difabel dengan keterbatasan penglihatan. Mereka semua terancam tidak dapat memberikan hak pilih, dan persentase itu belum termasuk jenis ragam disabilitas lain.

    "Bahkan jika ada halangan yang kecil saja dapat mempengaruhi dan mengubah pelaksanaan pemilihan umum. Padahal demokrasi terwujud bila semua orang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara," ujar Lisa Chur, profesor dari Rutgers University yang melakukan penelitian, seperti dikutip dari New York Times, Jumat, 25 September 2020.

    Salah satu contoh halangan dan kerentanan ke tempat pemungutan suara saat pandemi Covid-19 ini dialami penyandang disabilitas fisik, Seryl Grossman. Perempuan 44 tahun, warga Maryland, Amerika Serikat, ini memiliki Bloom syndrome yang melemahkan imunitas tubuh dan menyebabkan ia tidak dapat bergerak. Kondisi ini otomatis membuat Seryl tak bisa pergi ke tempat pemungutan suara.

    Untuk mengakomodasi kebutuhan dan akses Seryl Grossman, pemerintah setempat menjemput bola dengan datang ke kediaman Seryl di Baltimore. "Tapi menurut saya, cara ini tidak menjamin independensi suara yang saya berikan," ujar Seryl yang juga anggota Jewish Disability Advocacy ini.

    Lain lagi kondisi yang dialami Joanne Wolf, 64 tahun, penyandang Cerebral Palsy. Dalam pemilu beberapa waktu lalu, dia pernah menggunakan hak pilih melalui layanan petugas yang datang ke rumah. Sayangnya, ketika sampai di tempat penghitungan suara, surat suara Wolf rusak sehingga dinyatakan tidak sah. Joanne Wolf khawatir peristiwa itu terulang kembali, sehingga sia-sia memilih pasangan calon tertentu dalam pemilu.

    Halangan dalam menyampaikan hak suara semakin bertambah jika panitia pemungutan suara melakukan pelanggaran terhadap American Disability Act (ADA). Kasus yang paling sering terjadi adalah pembatasan akses ke tempat pemungutan suara dengan alasan menjaga keamanan. Beberapa jenis pelanggaran yang tercatat oleh Rutgers adalah pemasangan batas pagar yang menghalangi pengguna kursi roda masuk ke tempat pemungutan suara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra