APINDO Merilis Buku Panduan Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Disabilitas

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi difabel. Shutterstock

    Ilustrasi difabel. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meluncurkan buku panduan kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan karyawan dengan disabilitas.

    Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani berharap buku ini dapat menjadi pemandu bagi perusahaan dalam mengakomodasi kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja. "Saya serahkan juga buku panduan ini kepada perwakilan Kementerian Tenaga Kerja secara virtual, buku ini juga sudah ada softcopy-nya yang bisa diunduh melalui situs resmi APINDO," ujar Hariyadi Sukamdani dalam diskusi virtual, Selasa 29 September 2020.

    Buku ini disusun oleh perwakilan dari divisi sumber daya manusia beberapa perusahaan swasta, organisasi penyandang disabilitas, penyedia jasa informasi dan penyalur tenaga kerja disabilitas, serta akademikus. Head of Human Capital PT Daya Lima, Dadan Sukma Saputra mengatakan buku ini tak hanya berisi panduan penyediaan aksesibilitas dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja, tapi juga mencatumkan berbagai peraturan yang menjadi dasar kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja.

    "Buku ini memuat apa yang harus dilakukan organisasi ketika menilai dan menerima pekerja dengan disabilitas," kata Dadan. "Bahkan di bab terakhir buku ini mencantumkan panduan mitigasi pekerja dengan disabilitas saat menghadapi keadaan genting, seperti bencana alam, kebakaran, dan lainnya."

    Pelaksana Tugas Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan eksistensi nilai kesetaraan dan inklusifitas sudah seharusnya menjadi tanggung jawab universal semua pemangku kepentingan. "Paradigmanya harus diubah, dari pendekatan charity menjadi pendekatan empowering," kata Nora. "Tenaga kerja dengan disabilitas bukan lagi sebagai mesin, melainkan sebagai aset."

    Nora melanjutkan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu penandatanganan rancangan peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tempat kerja. Selama itu pula, dia berharap lembaga pemerintah dan BUMN menerapkan kuota bagi pekerja disabilitas sebesar dua persen dan perusahaan swasta sebanyak satu persen bagi difabel.

    Perwakilan penyandang disabilitas dari Sejiwa Foundation Semarang, Yuktiasih Proborini meminta agar buku panduan tersebut dapat menjadi indikator dalam menilai performa perusahaan. Nilai-nilai yang dijabarkan dalam buku dapat menjadi tambahan penilaian bagi APINDO maupun Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyematkan gelar perusahaan terbaik. "Nilai-nilai tersebut tentu dapat memicu perusahaan dalam membenahi diri demi penerapan prinsip kesetaraan dan inklusifitas di lingkup kerja mereka," ujar Yuktiasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra