Muhadjir Effendy: Perlu Perubahan Paradigma Bagi Penyandang Disabilitas

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan masyarakat penyandang disabilitas perlu mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama sebagai warga negara. Sebab itu, harus ada paradigma yang diubah untuk mengakomodasi hak penyandang disabilitas.

    "Ketika akan menyetarakan kedudukan penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya, maka perlu memberikan peluang, kesempatan bagi warga negara dengan disabilitas untuk menunaikan kewajibannya," ujar Muhadjir Effendy saat membuka acara temu inklusi di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang dilakukan virtual, Rabu 9 September 2020.

    Peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, menurut Muhadjir Effendy, harus tersebar dalam berbagai segi kehidupan. Salah satunya menyediakan akses di bidang pendidikan, pekerjaan, dan peluang usaha. "Bantuan sosial masih tetap diperlukan, namun jangan menjadi paradigma utama," ujarnya.

    Menurut Muhadjir, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kehidupan yang inklusif di Indonesia. Di antaranya rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas di sekolah, serta belum adanya ketersediaan data disabilitas.

    Temu inklusi yang digagas organisasi penyandang disabilitas Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAB dan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau Perdik, ini mengusung tema 'Dari Praktek Menuju ke Kebijakan'. Forum yang digagas sejak 2014 di Sleman Yogyakarta ini telah mengadvokasi 157 desa yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia untuk menerapkan kebijakan inklusinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?