Presiden Joko Widodo Terbitkan PP Akomodasi Buat Difabel dalam Proses Peradilan

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan untuk memastikan ketersediaan fasilitas bagi difabel yang sedang menjalani proses peradilan, tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020.

    Dalam peraturan tersebut, lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi harus memastikan ketersediaan akomodasi atau fasilitas bagi penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan.

    Juru bicara Presiden Joko Widodo Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengatakan peraturan pemerintah ini merupakan kemajuan pesat dalam melindungi warga negara, termasuk penyandang disabilitas. "Mari kita kawal implementasi peraturan pemerintah ini di lapangan, sehingga seluruh penyandang disabilitas bisa merasakan manfaatnya," kata Angkie Yudistia dalam keterangan tertulis, Kamis 30 Juli 2020.

    Pendiri sosiopreneur Thisable Enterprise Angkie Yudistia (dua dari kanan) memberikan salam saat perkenalan staf khusus yang baru dari kalangan milenial di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan terdiri atas perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif. Termasuk ketersediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh hingga adanya pendamping bagi difabel atau penerjemah.

    Fasilitas akomodasi layak ini didasarkan pada ragam disabilitas yang menjalani proses peradilan, mulai dari fisik, intelektual, mental, hingga sensorik. Bahkan proses peradilan dapat ditunda hingga penyandang disabilitas mendapat pendampingan dan akomodasi yang layak sesuai kebutuhannya.

    Peraturan pemerintah itu juga memuat ketentuan pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan hukum bagi difabel dalam proses peradilan. Besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan daerah, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?