TEMPO.CO, Jakarta - Dua difabel diduga mengalami diskriminasi dalam menjalani proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.
Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Universitas Indonesia atau PSHK yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti-Diskriminasi, Fajri Nursyamsi mengatakan dua difabel yang ditengarai mengalami diskrimiasi adalah Ade Maulana dan Muhammad Baihaqi. "Praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan mereka setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan," ujar Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulis, Jumat 29 Mei 2020.
Aliansi Masyarakat Anti-Diskriminasi yang terdiri dari 38 organisasi kemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum tersebut mendesak pemerintah menghentikan praktik diskriminasi dalam pelaksanaan seleksi CPNS. "Ini kontraproduktif dengan arah pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintah," ucap Fajri.
Antoni Tsaputra dari Jaringan Peduli Difabel atau JPD Sumatera Barat, mengatakan gugurnya Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi dalam seleksi CPNS 2019 karena alasan disabilitas adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan di lima undang-undang. Lima ketentuan yang dilanggar adalah:
- Hak Asasi Manusia
Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini memuat ketentuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. - Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
Pasal 27 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Isinya mengatur bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi PBB itu mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesamaan dengan orang lain, melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karier dan kondisi kerja yang aman dan sehat - Undang-undang Aparatur Sipil Negara
Pasal 51 jo Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, menyatakan manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.Baca Juga:
- Undang-undang Penyandang Disabilitas
Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. - Undang-undang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui kewenangan, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Ini menjadi preseden buruk terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas," kata Antoni Tsaputra.
Seperti diberitakan, Alde Maulana mengikuti seleksi CPNS Badan Pemeriksa Keuangan untuk formasi disabilitas. Dia mengisi formasi jabatan pemeriksa ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum. Pada 24 Januari 2019, Alde Maulana dinyatakan lulus dari serangkaian seleksi sampai tahap akhir. Dia ditetapkan sebagai CPNS dengan Golongan III/A, unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Pada Maret 2019, Alde Maulana mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orientasi BPK Angkatan V selama 55 jam pelajaran. Dia dinyatakan lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan. Namun setelah itu, tim dari BPK meminta Alde untuk memeriksakan kesehatan ke RSPAD Gatot Soebroto.
Berdasarkan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto dinyatakan bahwa Alde memiliki catatan kesehatan dan harus mendapatkan pengobatan. Alih-alih memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar Alde mendapat pengobatan untuk dapat tetap bekerja, BPK mengeluarkan surat keputusan yang isinya Alde Maulana diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS terhitung 28 Februari 2020.
Adapun Muhammad Baihaqi adalah seorang disabilitas low vision yang mendaftar sebagai CPNS Provinsi Jawa Tengah pada formasi khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung. Baihaqi sudah dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar, bahkan menduduki peringkat pertama secara nasional dalam seleksi CPNS formasi disabilitas.
Namun kelulusannya itu seolah tiada berarti karena pada seleksi tahap tiga, Muhammad Baihaqi diminta mundur oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah karena dianggap tidak memenuhi syarat jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik. BKD menyatakan instansi berhak melakukan pembatasan sesuai dengan kebutuhan, serta dengan alasan fasilitas yang tidak memadai saat ini.
