Pesan Sekjen PBB pada Hari Peduli Autisme Saat Wabah Corona

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.[REUTERS]

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.[REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa, Antonio Guterres menyampaikan pesan khusus di hari peduli Autisme yang diperingati setiap 2 April. Dalam situs resmi PBB, Guterres mengajak setiap orang peduli dan memberikan dukungan yang sama bagi penyintas autisme dalam menghadapi wabah Corona.

    "Hak setiap penyandang autisme harus dipenuhi dalam setiap formulasi kebijakan yang diambil untuk menghadapi pandemi COVID-19," kata Antonio Guterres seperti yang dikutip dari situs resmi PBB, Kamis 2 April 2020. "Memperingati hari kepedulian autisme, mari kita saling mendukung dan memberikan solidaritas kepada penyandang autisme."

    Menurut Antonio Guterres, penyandang autisme termasuk kelompok berisiko terinfeksi di masa pandemi. Mereka tetap memiliki hak otonom dan independen untuk memperoleh akses informasi dan kesehatan untuk mengantisipasi dan mengatasi virus corona.

    Ilustrasi terapi anak autisme. Shutterstock

    Salah satu aksi yang dianjurkan Antonio Guterres antara lain, setiap sekolah harus mampu mengidentifikasi, memantau, serta memfasilitasi aksesibilitas bagi murid yang terdeteksi memiliki autisme. "Kita harus lebih sadar diri karena banyak kebijakan pencegahan wabah corona yang justru memperparah keadaan penyandang autisme atau menghantam balik apa yang sudah dilakukan para pejuang dan aktivis autisme," ujar Guterres.

    Di Indonesia, hari kepedulian autisme diperingati dengan tema 'Hentikan berbagai candaan yang menggunakan kata autisme'. Imbauan ini dilakukan lantaran masih banyak pengguna media sosial yang secara tidak sadar menggunakan kata autis sebagai penggambaran orang yang tidak berinteraksi saat melakukan physical distancing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.