TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadiakan bus yang menerapkan desain universal sehingga ramah untuk difabel, penumpang lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil mengatakan layanan bus ramah penyandang disabilitas dengan rute Dipatiukur - Jatinangor, Bandung, masih dalam masa uji coba selama sebulan ke depan.
"Kami ingin agar angkutan umum menjadi pilihan utama masyarakat. Sebab itu, bus ini harus memiliki desain universal supaya nyaman untuk semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, wanita hamil, dan lainnya," kata Ridwan Kamil seusai peluncuran uji coba bus di Monumen Perjuangan, Kota Bandung.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyediakan layanan bus tersebut di daerah perkotaan seperti Kota Depok, Kota Bogor, Cirebon, dan Bandung Raya. "Mungkin kita bisa membeli lima sampai 20 unit," katanya.
Ridwan Kamil sempat menumpang bus khusus difabel keliling Kota Bandung bersama masyarakat. Dia menerima sejumlah masukan dari penumpang penyandang disabilitas, misalnya ingin agar suara klakson bus berbeda dari bus pada umumnya.
Atlet difabel mengikuti simulasi transportasi persiapan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa, 25 September 208. Para atlet diberangkatkan menuju GBK menggunakan bus Transjabodetabek yang telah dimodifikasi untuk pengguna kursi roda. TEMPO/Muhammad Hidayat
"Agar mereka bisa membedakan mana bus yang standar dan mana bus dengan universal design ini," kata Ridwan Kamil. Usulan kedua adalah melengkapi fungsi pengeras suara di dalam bus agar tunanetra mendapat informasi yang memadai, misalnya halte apa yang akan dituju, serta pengumuman lainnya. Untuk penumpang tunarungu juga disediakan teks berjalan.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Hery Antasari mengatakan rute Dipatiukur - Jatinangor dipilih karena paling sering digunakan oleh pelajar, lanjut usia, dan difabel. Sampai 11 April 2020, pemerintah akan melihat respons masyarakat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan pelayanan transportasi umum.
