TEMPO.CO, Bantul - Isu-isu difabel masih jarang diberitakan media lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hasil riset yang dilakukan Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atmadjaya Yogyakarta, Lukas Ispandriarno, menunjukkan media lokal di NTT hanya memberitakan isu difabel dua kali dalam setahun.
"Ada satu media nasional di sana yang memberitakan 30 kali isu difabel dalam setahun," kata Lukas Ispandriarno di Hotel Grand Daffam, Bantul, Yogyakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Data tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan Lukas di NTT pada 2018-2019. Respondennya terdiri dari lima media lokal dalam jaringan dan satu kantor berita.
Selain masih sedikit media yang mengekspose isu-isu difabel, media lokal di NTT, menurut Lukas Ispandriarno, juga kurang tepat memberikan gambaran tentang difabel. Contohnya dalam menuliskan istilah dan menggambarkan kondisi disabilitas.
Lukas mengingatkan, Dewan Pers bersama International Labour Organisation atau ILO telah menerbitkan buku Panduan Peliputan Disabilitas di Indonesia pada 2014. Salah satunya, mengatur tentang istilah-istilah yang mesti dihindari dan yang seharusnya digunakan media.
Semisal, jangan penggunaan kata cacat dan mengganti dengan istilah penyandang disabilitas atau difabel. Menghindari istilah lumpuh dan mengganti dengan sebutan orang yang memiliki gangguan mobilitas. Istilah kutukan atau sawan diganti dengan kejang. Kemudian orang buta diganti dengan orang yang buta atau tunenatra. Lalu kerdil atau cebol menjadi orang yang berperawakan pendek.
Tema terkait difabel yang diangkat oleh media di NTT, Lukas melanjutkan, lebih banyak tentang kesedihan atau sisi negatif ketimbang sisi positif atau keberhasilan difabel. "Juga jarang yang memberitakan isu hak-hak difabel," ucap dia.
Lukas mengatakan, sebagian besar narasumber yang diangkat atau dikutip dalam penulisan isu difabel berasal dari pemerintah, bukan difabel itu sendiri. Contoh, dalam pemberitaan sumbangan kursi roda dari sebuah bank plat merah kepada difabel, jurnalis hanya mengutip pernyataan dari pihak pemberi donasi. "Sementara suara difabel sebagai pengguna kursi roda diabaikan," kata dia.
Sebab itu, perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam peliputan isu-isu disabilitas sekaligus menggasah kepekaan media dalam mengangkat isu-isu tersebut. Menurut Lukas, perusahaan media bisa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menggelar pelatihan atau workshop. "Supaya jurnalis dan media bisa memberitakan isu-isu difabel tanpa diskrimininasi," kata Lukas.
