Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu 2019, Harapan Penyandang Disabilitas dari Bilik Suara TPS

image-gnews
Petugas menemani seorang Penyandang disabilitas saat memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dalam Pemilu 2019 di TPS 79 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 dan 4 Cipayung, Jakarta, 17 April 2019. Tempo/Amston Probel
Petugas menemani seorang Penyandang disabilitas saat memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dalam Pemilu 2019 di TPS 79 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 dan 4 Cipayung, Jakarta, 17 April 2019. Tempo/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Kendari - Pesta demokrasi berlangsung hari ini, Rabu 17 April 2019. Penduduk Indonesia yang sudah memiliki kartu tanda penduduk dan telah menikah berhak menyalurkan suara mereka di Pemilu 2019. Banyak harapan yang digantungkan kepada pempimpin terpilih, baik para calon presiden dan calon wakil presiden hingga calon anggota legislatif.

Baca: Pasien Rumah Sakit Jiwa Nyoblos di Pemilu 2019

Sejumlah penyandang disabilitas yang turut menggunakan hak politiknya juga berharapan agar keberadaan mereka diakui dan memiliki akses yang setara dengan non-disabilitas. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Wilayah Sulawesi Tenggara Ali Said mengatakan yang paling penting di setiap pemilu adalah pemimpin terpilih wajib mengemban komitmen dan melahirkan regulasi yang mendorong persamaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.

"Ada beberapa masalah, terutama di bidang pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, serta aksesbilitas yang merupakan hak dasar warga negara yang sepenuhnya belum maksimal dilaksanakan pemerintah," kata Ali Said. Pria yang duduk di kursi roda itu menyatakan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum belum sepenuhnya dijalankan.

Contoh konkretnya, menurut pria 46 tahun itu, infrastruktur di sejumlah tempat di Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum ramah disabilitas. "Kalau berurusan di kantor-kantor itu sangat menyusahkan kami," ucap Ali Said.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Wilayah Sultra Ali Said (duduk di kursi roda) bersama komunitas disabilitas Kendari mengikuti sosialisasi pemilu yang diadakan relawan pemilu disabilitas di seputaran Andonohu Kecamatan Poasia pada 8 April 2019. TEMPO | Rosnia

Jumlah penyandang disabilitas di Sulawesi Tenggara sebanyak 3.700 orang. Mereka, menurut dia, memiliki kelebihan namun tak berdaya karena kesulitan mendapatkan akses dan kesempatan. "Kami ingin pemerintah lebih peduli. Penyandang disabilitas juga butuh berkompetisi dengan non-disabilitas," ucap Ali Said. "Tapi apa yang bisa dilakukan karena semua masih minim, tak ada modal, tak ada tempat, dan tidak ada keterampilan. Ini yang harus diperhatikan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Relawan disabilitas lainnya, Nasrul Nasir bertekad mengubah stigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas itu lemah dan tidak produktif. Buktinya, Nasrul Nasir yang mengalami low vision masih tetap bisa bekerja, membantu sesama, dan mendapatkan penghasilan. "Saya masih bisa melakukan semuanya sendiri. Misalnya memasak, mencuci, sampai membaca buku. Yang tidak bisa saya lakukan hanya kalau mau tanda tangan atau ada dokumen penting maka saya meminta tolong orang lain membacakan apa yang tertulis,” kata Nasrul.

Sebagai relawan, dia berupaya mengedukasi pemilih disabilitas agar menggunakan hak pilihnya, memberitahu tata cara mencoblos, dan pentingnya memilih, serta edukasi politik lainya. Sehari-hari Nasrul Nasir mengajar siswa tunagrahita dan tunanetra di Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB Wawombalata, Kelurahan Labibia, Kota Kendari. Dia menjadi guru karena mengantongi ijazah Strata Satu Pendidikan Luar Biasa Universitas Menado tahun 2014.

Dalam setahun terakhir, Nasrul Nasir juga sukses membuka layanan pijat khusus olahraga. Keahlian memijat ini dia dapatkan saat tinggal di Panti Sosial Bina Netra Tumotou di Manado Sulawesi Utara. “Kami para disabilitas perlu mendapat kesempatan agar bisa berkarier lebih luas lagi," ucap Nasrul Nasir. "Pada dasarnya kami semangat untuk mengubah nasib, tapi kami tidak diberi kesempatan."

Bagi Nasrul Nasir dan Ali Said, siapapun yang menjadi presiden maupun anggota legislatif, maka yang paling penting adalah realisasi jaminan persamaan hak-hak mereka agar setara dengan non-disabilitas.

Artikel lainnya: Diskon Pemilu 2019, Pengunjung Mal Membeludak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

1 hari lalu

Anggota Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud menyerahkan bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa sore, 26 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu


Heru Budi Ajak Penyandang Disabilitas Ngabuburit Naik MRT

4 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau Instalasi Jaringan Distribusi Air PAM di Kelurahan Kebon Kosong di Jl. Kemayoran Gempol RW.04 Kel. Kebon Kosong, Selasa, 24 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Ajak Penyandang Disabilitas Ngabuburit Naik MRT

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Purnomo mengajak penyandang disabilitas ngabuburit naik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

7 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

7 hari lalu

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

Prabowo tampak menjadi sosok rutin yang hadir dalam 4 pemilu terakhir. Ini beda pidato politiknya di Pemilu 2024 dan Pemilu 2019?


BUMN Buka Rekrutmen Mulai Besok, Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Awal

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan pekerjaan. ANTARA/R. Rekotomo
BUMN Buka Rekrutmen Mulai Besok, Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Awal

Rrekrutmen Bersama BUMN (RBB) dimulai Sabtu, 23 Maret 2024. BUMN menyediakan 688 lapangan pekerjaan dengan 1.830 posisi.


Kilas Balik Pemilu 2019: KPU Umumkan Dini Hari dan Alasan Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

9 hari lalu

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers terkait situasi dan kondisi terkini pasca Pemilu di kediaman Kertanegara 4, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. Dalam jumpa pers ini, Prabowo juga menanggapi penetapan tersangka Ustadz Bachtiar Nasir. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kilas Balik Pemilu 2019: KPU Umumkan Dini Hari dan Alasan Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

Pengumuman Pemilu 2024 semakin dekat, ini kilas balik pengumuman hasil Pemilu 2019 hingga Prabowo gugat hasil Pilpres 2019 ke MK.


Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

9 hari lalu

 kawalpemilu.org
Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

Proyek urun daya netizen prodata Indonesia, KawalPemilu.org, menyarankan KPU RI membuat sistem penghitungan langsung dari TPS yang mumpuni


Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

10 hari lalu

Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

10 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.