TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Baubau di Sulawesi Tenggara, AS Tamrin mengatakan pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti non-disabilitas. Menurut data Dinas Sosial Kota Baubau jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin di daerah itu sebanyak 795 orang.
Baca: Anggapan Keliru Terhadap Penyandang Disabilitas Mental
Kepada mereka, Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan anggaran untuk bantuan penyandang disabilitas berupa 23 unit berupa alat bantu dengar, tongkat penyangga dan kursi roda personal. AS Tamrin mengatakan perhatian kepada penyandang disabilitas akan bertambah pada 2019 karena ada tiga jenis bantuan lainnya yang akan disalurkan.
"Saya berharap ini menjadi dorongan bagi semua pihak untuk turut memberikan kepedulian dan perhatiannya kepada warga penyandang disabilitas," kata AS Tamrin di acara peringatan Hari Disabilitas 2018 dengan tema "Membangun Baubau Inklusi dan Ramah Disabilitas".
Selain Kota Baubau, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur juga menghadirkan pelayanan ramah disabilitas. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal, seperti kejasaan dan kepolisian harus ramah disabilitas.
Salah satu layanan yang termasuk ramah disabilitas, menurut Dadang, misalnya menggratiskan layanan kesehatan serta layanan rawat di rumah sakit pemerintah kabupaten, RSUD Abdoer Rahem Situbondo. "Untuk rawat inap hanya digratiskan pada kelas tiga karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," kata Dadang di acara Hari Disabilitas Internasional 2018 dan Peluncuran Kabupaten Situbondo Inklusif di Kabupaten Situbondo.
Artikel lainnya: 3 Layanan BNI untuk Penyandang Disabilitas
Sebelumnya, pemerintah kabupaten Situbondo juga membuka peluang kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di bidang pendidikan dan kesehatan. "Kuota CPNS bagi penyandang disabilitas 2018 ada enam orang, namun ternyata belum ada yang lolos," kata Dadang.
