TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan observasi ke sejumlah panti swasta di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Peneliti Komnas HAM, Mochamad Felani mengatakan masih ada panti yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.
Baca: Syarat Penyandang Disabilitas Mental agar Bisa Ikut Pemilu 2019
"Penanganan penyandang disabilitas mental masih mengutamakan cara-cara memasung dan membelenggu," kata Mochamad Felani di Kantor Komnas HAM, Jakarta. Dari observasi itu, ada dua panti swasta yang menerapkan pemasungan dan kurungan, yakni di Brebes dan Cilacap, Jawa Tengah.
Panti-panti itu menerapkan pemasungan dengan rantai kepada penyandang disabilitas mental. Menurut Felani, pengelola panti menjelaskan praktik pemasungan terpaksa dilakukan untuk mencegah penghuni kabur atau mengamuk.
Ilustrasi pasung. Shutterstock
Ada pula yang membelenggu penghuninya di dalam sel berpintu teralis seperti penjara. Satu panti juga memiliki penghuni disabilitas mental berjenis kelamin perempuan namun yang ditugaskan untuk mengurus kebutuhan mandi dan mengganti pakaiannya adalah laki-laki. "Kondisi ini rentan terjadi pelecehan seksual," tutur Felani.
Komnas HAM mendorong pemerintah serius menangani penyandang disabilitas mental. Selain tidak memberikan bantuan operasional, pemerintah juga tidak mengawasi secara berkala pada kegiatan di panti-panti swasta tersebut.
Bukan hanya panti yang belum ramah disabilitas mental, Mochamad Felani juga menyatakan Komnas HAM juga mengapresiasi panti yang dianggap ramah disabilitas. Panti itu antara lain Pondok Pemulihan Sahabat di Sleman, dan Panti Sosial dan Dhuafa Hafara di Bantul, Yogyakarta.
Artikel lainnya: Cara Tim Antipasung di Yogyakarta Lindungi Disabilitas Mental
"Panti ini bisa menjadi contoh untuk panti lainnya karena memperlakukan penghuni dengan lebih manusiawi dan memberdayakan penyandang disabilitas mental," kata dia.
